Neoliberalisme dan Gerakan Kultural Tou Minahasa

Oleh: Denni Pinontoan

Wajah Lain Kolonialisme dan Imprealisme dalam Neoliberalisme

Awal dari kolonialisme Bangsa Barat (Spanyol, Portugis, dan menyusul Inggris serta Belanda) terjadi sekitar akhir abad 15, yaitu antara lain ditandai dengan ditemukannya benua Amerika oleh Colombus. Kolonialisme kemudian semakin gencar dilakukan bangsa Barat kira-kira mulai awal abad 16. Sejak itu perlahan tapi pasti dunia mulai berporos pada satu peradaban, yaitu Bunia Barat. Sementara Dunia Timur dianggap kafir, bodoh dan terkebelakang. Padahal, di dunia Timur ini jauh sebelum kelahiran peradaban Barat itu, telah lebih dulu lahir beragam kebudayaan dan agama, misalnya Hindu dan Budha di India dan Tao dan Kong Hu Cu di Cina. Kelahiran agama-agama itu sekaligus juga menandai adanya peradaban maju di Dunia Timur sejak berapa abad SM. Di Dunia Timur inilah terdapat beragam sumber daya alam yang kemudian diincar oleh bangsa Barat.

Kolonialisme dan Imprealisme Bangsa Barat kepada Bangsa Timur berjalan bersamaan dengan Misi Kristen (lihat David J. Bosch, Tranformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan Berubah. Jakarta: BPK, 1999, hlm. 353-357). Pemahaman teologis gereja Barat, bahwa agama Kristen sebagai satu-satunya wadah keselamatan dunia seolah-olah melegitimasi bangsa Barat untuk menjajah dan mengeksploitasi Bangsa Timur sampai kira-kira pertengahan abad 20. Penjajahan oleh Bangsa Barat ini kemudian berjalan bersamaan dengan kapitalisme, yang antara lain dimungkinkan dengan menguatnya rasionalisme, dan pola pikir subjek-objek di abad Pencerahan. Bangsa Timur akhirnya menjadi objek selama berabad-abad untuk dieksploitasi tenaga manusia dan sumber daya alamnya. Selama ini, misi Kristen terus menjadi semangat bagi usaha penaklukan itu. Soal korelasi antara pemahaman teologis Kristen, khusus aliran teologi Calvin telah dikaji oleh Max Weber dalam bukunya Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Etika Kristen Protestan dan Kapitalisme yang diterjemahan dari terjemahan bahasa Inggris The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber menulis bahwa kapitalisme berevolusi ketika etika Protestan (terutama Calvinis) mempengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dalam dunia sekuler, mengembangkan perusahaan mereka sendiri dan turut beserta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi. Dalam kata lain, etika Protestan adalah sebuah kekuatan belakang dalam sebuah aksi masal tak terencana dan tak terkoordinasi yang menuju ke pengembangan kapitalisme. Pemikiran ini juga dikenal sebagai "Thesis Weber".

Soal kaitan misi Kristen di beberapa abad lampau itu dengan kolonialisme dan imprealisme Bosch berkata: “Dengan datangnya puncak era imprealisme, setelah 1880, tidak dapat lagi keraguan mengenai persekongkolan lembaga-lembaga misi dan usaha kolonial. Kesejajaran antara perkembangan-perkembangan puncal imprealisme dan puncak misi menjadi semakin jelas tampak (Bosch: 1999, 473).

Berabad-abad dalam suasana terjajah, ternyata telah melahirkan semangat bagi bangsa-bangsa jajahan di dunia Timur untuk memerdekakan diri. Sampai di jelang pertengahan abad 20, sejumlah negara jajahan di Asia, misalnya Indonesia, berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme dan imprealisme Barat. Sejumlah nation state kemudian lahir di Asia. Bahkan R.A.D Siwu juga menjelaskan bahwa sejak itu negara-negara bangsa baru bekas jajahan itu kemudian giat melakukan pembangunan yang antara lain dengan cara modernisasi dan industrialisasi (Siwu dalam Exouds No. 16, Tahun XII, 2005. Tomohon: Fakultas Teologi UKIT, 2005, hlm. 34). Tapi itu ternyata belum akhir cerita penaklukan Barat terhadap sebagian bangsa yang baru lahir di Asia.

Kolonialisme dan imprealisme kemudian tampil dalam wajah lain, yaitu kapitalisme dan neoliberalisme. Dari sekian masalah di negara bekas jajahan di Asia, yang masih ada hingga sekarang adalah kemiskinan. Ini menjadi sangat kontras dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh sebagian besar bangsa bekas jajahan itu. Meski berkorelasi langsung dengan masalah jumlah penduduk yang tinggi, serta urbanisasi, tapi kapitalisme dan neoliberalisme yang antara lain dimungkinkan oleh globalisasi yang digalakkan oleh Amerika juga harus dipertimbangkan sebagai faktor penting penyebab persoalan tersebut. Mansour Fakih (dalam Jurnal Wacana, Yogyakarta: Insist, 2000) sangat fasih mengulas “monster” kapitalisme dan neoliberalisme sebagai faktor penting penyebab sejumlah persoalan di masyarakat Dunia Ketiga.

Fakih menjelaskan, globalisasi sebagai pengganti pembangunan yang bercorak kapitalis (yang telah gagal itu), ditandai lewat mendunianya sistem pasar, investasi dan produksi perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs). Ketiga aktor utama globalisasi menurut Fakih adalah World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan global, IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional, dan World Bank atau Bank Dunia. Dua lembaga keuangan terakhir tersebut adalah lembaga-lembaga pemberi utang di Dunia Ketiga, yang sangat dipengaruhi oleh Amerika.

Mengenai istilah Dunia Ketiga ini, mengutip Peter Worsley, Noer Fauzi, dalam bukunya Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Yogyakarta: Insist, 2005), menjelaskan: “Istilah ‘Dunia Ketiga’ pertama kali diperkenalkan pada Agustus 1952 oleh Alfred Sauvy, seorang ahli demografi Perancsi untuk menggambarkan negara bangsa yang baru bermunculan di akhir Perang Dunia ke-2 terutama Asia dan Afrika. Istilah “Dunia Ketiga” kian popular setelah konsolidasi Negara-negara anti kolonialisme dan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, yang kemudian dalam golongan ini kemudian masuk pula Negara-negara Amerika Latin.

Soal istilah kapitalisme, Samir Amin (dalam Jurnal Wacana, Yogyakarta: Insist, 2000) mengatakan: “Revolusi Industri, 1800-1920 merupakan tahap panjang pertama kapitalisme, sekaligus merupakan periode mekanisasi industri. Mengenai istilah “Neoliberalisme” oleh sejumlah pakar mengkaitkannya dengan fenomena kebangkitan kembali liberalisme lama di masa yang baru. Menurut Fakih, “Para penganut faham ekonomi neo-liberal percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil wajar dari adanya ‘persaiangan bebas’.” Sementara Globalisasi dalam bidang ekonomi di abad 21 lebih dipahami sebagai proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Pentingnya Gerakan Rakyat Berbasis Kultural Bagi Tou Minahasa

Pegelaran kuasa-kuasa Neoliberalisme yang tampak dalam sejumlah perubahan pengaturan politik dan ekonomi global telah memberikan dampak bagi Indonesia. Indonesia bahkan menjadi negara yang mempraktekan sistem kapitalisme atau menjadi kaki tangan dari negara-negara kapitalis. Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken dalam buku yang disunting mereka, Politik Lokal di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: KITLV, 2007) mengulas pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme bagi tata politik dan ekonomi Indonesia. Nordhot dan Klinken dalam buku itu bahkan mengatakan, kondisi ini membuka ruang yang lebar untuk terjadinya korupsi. Selama 30 tahun rezim Orde Baru berkuasa, 30 % dari bantuan asing yang mencapai 30 miliar dolar AS dikorupsi oleh penguasa dan kroni-kroninya.

Selama berkuasa, rezim Orde Baru yang tunduk pada pola dan sistem neoliberalisme secara sistematis melakukan upaya penyeragaman kultur, pemusatan kekuasaan, dan eksploitasi atas kekayaan alam masyarakat daerah. Pola manajemen pemerintahan yang kapitalistik bisa dikatakan sebagai faktor penting penyebab terberangus dan terpinggirnya nilai-nilai masyarakat adat. Kearifan local sebagai modal social masyarakat adat perlahan-lahan terkikis oleh terjangan kapitalisme. Negarapun akhirnya dengan sengaja lebih memilih pola kapitalisme dalam melaksanakan usaha pembangunannya. Tapi kita lihat sendiri, selama 30 tahun Soeharto dengan pola manajemen pemerintahan yang seperti itu tidak berhasil membawa rakyat Indonesia ke era tinggal landas, malahan yang didapat kandas di tengah jalan. Negarapun akhirnya mengorbankan keragaman kulturnya termasuk mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam demi capaian pembangunan yang kuantitas itu.

Atas nama modernisasi, pemerintahpun membuat kebijakan yang kebanyakan di antaranya tidak berpihak pada keragaman kultur dan rakyat. Tarikan modernisasi ternyata lebih kuat dari pada usaha menjaga dan melestarikan identitas bangsa. Industrialisasi yang tampil bersamaan dengan modernisasi, dan itu yang dulunya Soeharto bilang sebagai pembangunan Indonesia, pada akhirnya hanya meminggirkan rakyat kecil. Akhirnya, ketika globalisasi yang memakai perangkat modernitas telah menjadi keniscayaan, maka tersentaklah kita. Apa kekuatan kita menghadapinya?

Fakih mengatakan: “…sesungguhnya globalisasi tidak ada sangkut paut dengan slogan kesejahteraan rakyat atau keadilan social di Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan lebih didorong oleh kepentingan modal berskala global milik Negara-negara kaya dan perusahaan raksasa.”

Bahkan menurut Fauzi, neoliberalisme di Dunia Ketiga merupakan babak kelanjutan dari pembangunisme. Namun, menurut Fauzi, neoliberalisme yang menggelar kuasa-kuasanya dengan cara yang berbeda dengan pembangunanisme, telah menjadi konteks baru dari gerakan-gerakan rakyat berbasis kultural di Dunia Ketiga. Maksudnya, kuasa-kuasa neoliberalisme yang hanya mengeksploitasi dan memiskinkan itu mendapat tantangan dengan lahirnya suatu kesadaran baru yang berwujud dalam gerakan-gerakan rakyat.

Agaknya, meski kondisi kita, rakyat dan masyarakat adat ibarat anak manusia yang kondisi tubuhnya lemah akibat perang, tapi, revolusi, kebangkitan peradaban dan pembebasan selalu datang dalam kondisi yang hampir rusak seperti ini. Kondisi yang menyengserakan seolah-olah mendorong kita untuk memaksimalkan semua potensi dalam melakukan gerakan perlawanan. Maka, sebuah gerakan rakyat berbasis kultural bagi Tou Minahasa adalah harga mati untuk sebuah perjuangan membebaskan diri dari cengkeraman totaliterianisme negara dan neoliberalisme global.

Gerakan rakyat berbasis kultural mari kita pahami sebagai cara untuk menemukan makna sebenarnya menjadi manusia dengan maryarakatnya yang merdeka. Gerakan rakyat berbasis kultural adalah gerakan pembaruan pemikiran dan aksi dalam merespon atau bahkan melawan kuasa-kuasa yang menindas, termasuk kuasa penyeragaman oleh negara yang masih berlanjut dan kuasa neoliberalisme yang telah menghancurkan kearifan lokal Tou Minahasa.

Apa yang harus kita buat dalam konteks gerakan rakyat berbasis kultural itu? Pertama, menurut saya adalah dengan cara memaknai kembali budaya kita Minahasa. Ini terkait dengan usaha pembaruan pemikiran kebudayaan kita. Interpretasi baru terhadap sejumlah sistem nilai peninggalan leluhur, seperti mapalus, prinsip “Si Tou Timou Tumou Tou”, semangat egaliter dan demokratis yang khas Minahasa perlu dilakukan. Kedua, semua elemen masyarakat Minahasa mestinya memiliki kesadaran bersama yang berwawasan nasional dan global yang berpijak dari perspektif lokal untuk memahami fenomena-fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya, kita barangkali perlu bertanya, kenapa kita tiba-tiba menjadi konsumtif dan hedonis dengan gemar menikmati produk-produk kapitalis yang sebenarnya hanya mengeyangkan perut kita sesaat, tapi memiskinkan kaum kita? Kenapa kita kemudian berkelahi dengan kehadiran perusahaan-perusahaan milik asing seperti PT. MSM di Likupang? Tidak bisa kah kita sepahaman untuk menolak kuasa-kuasa ekonomi yang berbahaya bagi keselamatan Tanah ini? Kita juga perlu bertanya, apakah desentralisasi yang kita maknai antara lain dengan melakukan pemekaran di sana-sini, memang adalah kebutuhan kita? Berikut kita juga perlu mencermati fenomena korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat di daerah kita. Apakah mereka itu (yang diduga atau telah terbukti melakukan korupsi) memang rakus adanya, atau jangan-jangan otonomi daerah ini adalah perangkap yang sengaja dirancang oleh rezim untuk menghancurkan persatuan dan kesadaran kultural kita?

Ketiga, gereja-gereja atau agama-agama lain di Tanah Minahasa perlu melakukan evaluasi terhadap model berteologi yang sedang dijalankan sekarang. Sebab, pendahulu kita, telah cukup melakukan beberapa pencitraan negatif terhadap Tanah Minahasa dengan mengkafirkan sejumlah kearifan lokalnya. Berteologi dengan memperhatikan kekhasan dan kesakralan Tanah Minahasa adalah upaya teologis gereja atau agama-agama dalam ikut serta pembaharuan kehidupan peradaban Tanah Minahasa. Keempat, perguruan-perguruan tinggi, negeri atau swasta mestinya menjadi basis bagi (calon) pemikir-pemikir Minahasa untuk usaha kebangkitan Minahasa bersama. Di UKIT (YPTK), khususnya Fakultas Teologi, saya tahu memiliki kepedulian yang tinggi bagi usaha kemajuan Tanah Minahasa. Sejumlah hasil penelitian dosen maupun mahasiswa, menunjukkan semangatnya untuk memaknai Injil dalam konteks Tanah Minahasa. Usaha ini positif karena dengan begitu kita kemudian tidak mensubordinasi kebudayaan Minahasa di atas Injil. Pengalaman lalu, dengan masih kuatnya dominasi teologi Barat gereja tak lebih dari sebuah lembaga “sakral” yang kerjanya hanya medikte kebudayaan.

Kita memang akhirnya tak lagi harus berharap banyak dari negara untuk kemajuan tanah kita. Sebab, negarapun ada dalam penderitaannya sendiri akibat dikoyak-koyak oleh kuasa neoliberalisme sebagai bentuk kolonialisme dan imprealisme yang baru.

Inilah tantangan Tou Minahasa di abad globalisasi dan postmodern ini.

Tulisan ini pernah dipublikasikan di

Harian Komentar Edisi 28 dan 29 November