tulisbacabagi

Neoliberalisme dan Gerakan Kultural Tou Minahasa

2009-02-01T23:38:00.000-08:00

Oleh: Denni Pinontoan

Wajah Lain Kolonialisme dan Imprealisme dalam Neoliberalisme

Awal dari kolonialisme Bangsa Barat (Spanyol, Portugis, dan menyusul Inggris serta Belanda) terjadi sekitar akhir abad 15, yaitu antara lain ditandai dengan ditemukannya benua Amerika oleh Colombus. Kolonialisme kemudian semakin gencar dilakukan bangsa Barat kira-kira mulai awal abad 16. Sejak itu perlahan tapi pasti dunia mulai berporos pada satu peradaban, yaitu Bunia Barat. Sementara Dunia Timur dianggap kafir, bodoh dan terkebelakang. Padahal, di dunia Timur ini jauh sebelum kelahiran peradaban Barat itu, telah lebih dulu lahir beragam kebudayaan dan agama, misalnya Hindu dan Budha di India dan Tao dan Kong Hu Cu di Cina. Kelahiran agama-agama itu sekaligus juga menandai adanya peradaban maju di Dunia Timur sejak berapa abad SM. Di Dunia Timur inilah terdapat beragam sumber daya alam yang kemudian diincar oleh bangsa Barat.

Kolonialisme dan Imprealisme Bangsa Barat kepada Bangsa Timur berjalan bersamaan dengan Misi Kristen (lihat David J. Bosch, Tranformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan Berubah. Jakarta: BPK, 1999, hlm. 353-357). Pemahaman teologis gereja Barat, bahwa agama Kristen sebagai satu-satunya wadah keselamatan dunia seolah-olah melegitimasi bangsa Barat untuk menjajah dan mengeksploitasi Bangsa Timur sampai kira-kira pertengahan abad 20. Penjajahan oleh Bangsa Barat ini kemudian berjalan bersamaan dengan kapitalisme, yang antara lain dimungkinkan dengan menguatnya rasionalisme, dan pola pikir subjek-objek di abad Pencerahan. Bangsa Timur akhirnya menjadi objek selama berabad-abad untuk dieksploitasi tenaga manusia dan sumber daya alamnya. Selama ini, misi Kristen terus menjadi semangat bagi usaha penaklukan itu. Soal korelasi antara pemahaman teologis Kristen, khusus aliran teologi Calvin telah dikaji oleh Max Weber dalam bukunya Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Etika Kristen Protestan dan Kapitalisme yang diterjemahan dari terjemahan bahasa Inggris The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber menulis bahwa kapitalisme berevolusi ketika etika Protestan (terutama Calvinis) mempengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dalam dunia sekuler, mengembangkan perusahaan mereka sendiri dan turut beserta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi. Dalam kata lain, etika Protestan adalah sebuah kekuatan belakang dalam sebuah aksi masal tak terencana dan tak terkoordinasi yang menuju ke pengembangan kapitalisme. Pemikiran ini juga dikenal sebagai "Thesis Weber".

Soal kaitan misi Kristen di beberapa abad lampau itu dengan kolonialisme dan imprealisme Bosch berkata: “Dengan datangnya puncak era imprealisme, setelah 1880, tidak dapat lagi keraguan mengenai persekongkolan lembaga-lembaga misi dan usaha kolonial. Kesejajaran antara perkembangan-perkembangan puncal imprealisme dan puncak misi menjadi semakin jelas tampak (Bosch: 1999, 473).

Berabad-abad dalam suasana terjajah, ternyata telah melahirkan semangat bagi bangsa-bangsa jajahan di dunia Timur untuk memerdekakan diri. Sampai di jelang pertengahan abad 20, sejumlah negara jajahan di Asia, misalnya Indonesia, berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme dan imprealisme Barat. Sejumlah nation state kemudian lahir di Asia. Bahkan R.A.D Siwu juga menjelaskan bahwa sejak itu negara-negara bangsa baru bekas jajahan itu kemudian giat melakukan pembangunan yang antara lain dengan cara modernisasi dan industrialisasi (Siwu dalam Exouds No. 16, Tahun XII, 2005. Tomohon: Fakultas Teologi UKIT, 2005, hlm. 34). Tapi itu ternyata belum akhir cerita penaklukan Barat terhadap sebagian bangsa yang baru lahir di Asia.

Kolonialisme dan imprealisme kemudian tampil dalam wajah lain, yaitu kapitalisme dan neoliberalisme. Dari sekian masalah di negara bekas jajahan di Asia, yang masih ada hingga sekarang adalah kemiskinan. Ini menjadi sangat kontras dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh sebagian besar bangsa bekas jajahan itu. Meski berkorelasi langsung dengan masalah jumlah penduduk yang tinggi, serta urbanisasi, tapi kapitalisme dan neoliberalisme yang antara lain dimungkinkan oleh globalisasi yang digalakkan oleh Amerika juga harus dipertimbangkan sebagai faktor penting penyebab persoalan tersebut. Mansour Fakih (dalam Jurnal Wacana, Yogyakarta: Insist, 2000) sangat fasih mengulas “monster” kapitalisme dan neoliberalisme sebagai faktor penting penyebab sejumlah persoalan di masyarakat Dunia Ketiga.

Fakih menjelaskan, globalisasi sebagai pengganti pembangunan yang bercorak kapitalis (yang telah gagal itu), ditandai lewat mendunianya sistem pasar, investasi dan produksi perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs). Ketiga aktor utama globalisasi menurut Fakih adalah World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan global, IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional, dan World Bank atau Bank Dunia. Dua lembaga keuangan terakhir tersebut adalah lembaga-lembaga pemberi utang di Dunia Ketiga, yang sangat dipengaruhi oleh Amerika.

Mengenai istilah Dunia Ketiga ini, mengutip Peter Worsley, Noer Fauzi, dalam bukunya Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Yogyakarta: Insist, 2005), menjelaskan: “Istilah ‘Dunia Ketiga’ pertama kali diperkenalkan pada Agustus 1952 oleh Alfred Sauvy, seorang ahli demografi Perancsi untuk menggambarkan negara bangsa yang baru bermunculan di akhir Perang Dunia ke-2 terutama Asia dan Afrika. Istilah “Dunia Ketiga” kian popular setelah konsolidasi Negara-negara anti kolonialisme dan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, yang kemudian dalam golongan ini kemudian masuk pula Negara-negara Amerika Latin.

Soal istilah kapitalisme, Samir Amin (dalam Jurnal Wacana, Yogyakarta: Insist, 2000) mengatakan: “Revolusi Industri, 1800-1920 merupakan tahap panjang pertama kapitalisme, sekaligus merupakan periode mekanisasi industri. Mengenai istilah “Neoliberalisme” oleh sejumlah pakar mengkaitkannya dengan fenomena kebangkitan kembali liberalisme lama di masa yang baru. Menurut Fakih, “Para penganut faham ekonomi neo-liberal percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil wajar dari adanya ‘persaiangan bebas’.” Sementara Globalisasi dalam bidang ekonomi di abad 21 lebih dipahami sebagai proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Pentingnya Gerakan Rakyat Berbasis Kultural Bagi Tou Minahasa

Pegelaran kuasa-kuasa Neoliberalisme yang tampak dalam sejumlah perubahan pengaturan politik dan ekonomi global telah memberikan dampak bagi Indonesia. Indonesia bahkan menjadi negara yang mempraktekan sistem kapitalisme atau menjadi kaki tangan dari negara-negara kapitalis. Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken dalam buku yang disunting mereka, Politik Lokal di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: KITLV, 2007) mengulas pengaruh kapitalisme dan neoliberalisme bagi tata politik dan ekonomi Indonesia. Nordhot dan Klinken dalam buku itu bahkan mengatakan, kondisi ini membuka ruang yang lebar untuk terjadinya korupsi. Selama 30 tahun rezim Orde Baru berkuasa, 30 % dari bantuan asing yang mencapai 30 miliar dolar AS dikorupsi oleh penguasa dan kroni-kroninya.

Selama berkuasa, rezim Orde Baru yang tunduk pada pola dan sistem neoliberalisme secara sistematis melakukan upaya penyeragaman kultur, pemusatan kekuasaan, dan eksploitasi atas kekayaan alam masyarakat daerah. Pola manajemen pemerintahan yang kapitalistik bisa dikatakan sebagai faktor penting penyebab terberangus dan terpinggirnya nilai-nilai masyarakat adat. Kearifan local sebagai modal social masyarakat adat perlahan-lahan terkikis oleh terjangan kapitalisme. Negarapun akhirnya dengan sengaja lebih memilih pola kapitalisme dalam melaksanakan usaha pembangunannya. Tapi kita lihat sendiri, selama 30 tahun Soeharto dengan pola manajemen pemerintahan yang seperti itu tidak berhasil membawa rakyat Indonesia ke era tinggal landas, malahan yang didapat kandas di tengah jalan. Negarapun akhirnya mengorbankan keragaman kulturnya termasuk mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam demi capaian pembangunan yang kuantitas itu.

Atas nama modernisasi, pemerintahpun membuat kebijakan yang kebanyakan di antaranya tidak berpihak pada keragaman kultur dan rakyat. Tarikan modernisasi ternyata lebih kuat dari pada usaha menjaga dan melestarikan identitas bangsa. Industrialisasi yang tampil bersamaan dengan modernisasi, dan itu yang dulunya Soeharto bilang sebagai pembangunan Indonesia, pada akhirnya hanya meminggirkan rakyat kecil. Akhirnya, ketika globalisasi yang memakai perangkat modernitas telah menjadi keniscayaan, maka tersentaklah kita. Apa kekuatan kita menghadapinya?

Fakih mengatakan: “…sesungguhnya globalisasi tidak ada sangkut paut dengan slogan kesejahteraan rakyat atau keadilan social di Negara-negara Dunia Ketiga, melainkan lebih didorong oleh kepentingan modal berskala global milik Negara-negara kaya dan perusahaan raksasa.”

Bahkan menurut Fauzi, neoliberalisme di Dunia Ketiga merupakan babak kelanjutan dari pembangunisme. Namun, menurut Fauzi, neoliberalisme yang menggelar kuasa-kuasanya dengan cara yang berbeda dengan pembangunanisme, telah menjadi konteks baru dari gerakan-gerakan rakyat berbasis kultural di Dunia Ketiga. Maksudnya, kuasa-kuasa neoliberalisme yang hanya mengeksploitasi dan memiskinkan itu mendapat tantangan dengan lahirnya suatu kesadaran baru yang berwujud dalam gerakan-gerakan rakyat.

Agaknya, meski kondisi kita, rakyat dan masyarakat adat ibarat anak manusia yang kondisi tubuhnya lemah akibat perang, tapi, revolusi, kebangkitan peradaban dan pembebasan selalu datang dalam kondisi yang hampir rusak seperti ini. Kondisi yang menyengserakan seolah-olah mendorong kita untuk memaksimalkan semua potensi dalam melakukan gerakan perlawanan. Maka, sebuah gerakan rakyat berbasis kultural bagi Tou Minahasa adalah harga mati untuk sebuah perjuangan membebaskan diri dari cengkeraman totaliterianisme negara dan neoliberalisme global.

Gerakan rakyat berbasis kultural mari kita pahami sebagai cara untuk menemukan makna sebenarnya menjadi manusia dengan maryarakatnya yang merdeka. Gerakan rakyat berbasis kultural adalah gerakan pembaruan pemikiran dan aksi dalam merespon atau bahkan melawan kuasa-kuasa yang menindas, termasuk kuasa penyeragaman oleh negara yang masih berlanjut dan kuasa neoliberalisme yang telah menghancurkan kearifan lokal Tou Minahasa.

Apa yang harus kita buat dalam konteks gerakan rakyat berbasis kultural itu? Pertama, menurut saya adalah dengan cara memaknai kembali budaya kita Minahasa. Ini terkait dengan usaha pembaruan pemikiran kebudayaan kita. Interpretasi baru terhadap sejumlah sistem nilai peninggalan leluhur, seperti mapalus, prinsip “Si Tou Timou Tumou Tou”, semangat egaliter dan demokratis yang khas Minahasa perlu dilakukan. Kedua, semua elemen masyarakat Minahasa mestinya memiliki kesadaran bersama yang berwawasan nasional dan global yang berpijak dari perspektif lokal untuk memahami fenomena-fenomena yang sedang berlangsung. Misalnya, kita barangkali perlu bertanya, kenapa kita tiba-tiba menjadi konsumtif dan hedonis dengan gemar menikmati produk-produk kapitalis yang sebenarnya hanya mengeyangkan perut kita sesaat, tapi memiskinkan kaum kita? Kenapa kita kemudian berkelahi dengan kehadiran perusahaan-perusahaan milik asing seperti PT. MSM di Likupang? Tidak bisa kah kita sepahaman untuk menolak kuasa-kuasa ekonomi yang berbahaya bagi keselamatan Tanah ini? Kita juga perlu bertanya, apakah desentralisasi yang kita maknai antara lain dengan melakukan pemekaran di sana-sini, memang adalah kebutuhan kita? Berikut kita juga perlu mencermati fenomena korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat di daerah kita. Apakah mereka itu (yang diduga atau telah terbukti melakukan korupsi) memang rakus adanya, atau jangan-jangan otonomi daerah ini adalah perangkap yang sengaja dirancang oleh rezim untuk menghancurkan persatuan dan kesadaran kultural kita?

Ketiga, gereja-gereja atau agama-agama lain di Tanah Minahasa perlu melakukan evaluasi terhadap model berteologi yang sedang dijalankan sekarang. Sebab, pendahulu kita, telah cukup melakukan beberapa pencitraan negatif terhadap Tanah Minahasa dengan mengkafirkan sejumlah kearifan lokalnya. Berteologi dengan memperhatikan kekhasan dan kesakralan Tanah Minahasa adalah upaya teologis gereja atau agama-agama dalam ikut serta pembaharuan kehidupan peradaban Tanah Minahasa. Keempat, perguruan-perguruan tinggi, negeri atau swasta mestinya menjadi basis bagi (calon) pemikir-pemikir Minahasa untuk usaha kebangkitan Minahasa bersama. Di UKIT (YPTK), khususnya Fakultas Teologi, saya tahu memiliki kepedulian yang tinggi bagi usaha kemajuan Tanah Minahasa. Sejumlah hasil penelitian dosen maupun mahasiswa, menunjukkan semangatnya untuk memaknai Injil dalam konteks Tanah Minahasa. Usaha ini positif karena dengan begitu kita kemudian tidak mensubordinasi kebudayaan Minahasa di atas Injil. Pengalaman lalu, dengan masih kuatnya dominasi teologi Barat gereja tak lebih dari sebuah lembaga “sakral” yang kerjanya hanya medikte kebudayaan.

Kita memang akhirnya tak lagi harus berharap banyak dari negara untuk kemajuan tanah kita. Sebab, negarapun ada dalam penderitaannya sendiri akibat dikoyak-koyak oleh kuasa neoliberalisme sebagai bentuk kolonialisme dan imprealisme yang baru.

Inilah tantangan Tou Minahasa di abad globalisasi dan postmodern ini.

Tulisan ini pernah dipublikasikan di

Harian Komentar Edisi 28 dan 29 November

Forum Diskusi

2009-01-28T18:47:00.001-08:00

Forum Diskusi ini menjadi tempat bersama untuk mendiskusikan banyak hal tentang Tanah Kita Minahasa dalam Keindonesiaan. Anda diundang untuk memberikan komentar atau pendapat mengenai eksistensi Tanah Minahasa kini dalam konteks Indonesia dan global. Caranya, klik FORUM DISKUSI, kemudian tulis komentar Anda di halaman yang tersedia. Untuk mempermudah memposting komentar, sebaiknya Anda memilih identitas Anonim kemudian di bagian akhir komentar tulis nama, alamat dan email Anda.

FORUM DISKUSI

”Mesias Lahir di Pinabetengan”

2008-12-15T00:20:00.000-08:00

Sebuah Usaha Memaknai Natal Yesus Kristus dalam Konteks Minahasa Kontemporer

Oleh Denni Pinontoan

Selasa (9/12) malam lalu, di Watu Pinabetengan sekelompok anak muda Minahasa merayakan Natal Yesus Kristus dengan cara mereka sendiri. Tidak ada lagu Natal. Tidak tampak hiasan yang khas perayaan Natal, semisal pohon Natal, lampu kelap-kelip, dan tidak ada lilin-lilin yang diatur berbentuk salib untuk secara bergantin dinyalakan oleh orang-orang berkelas. Dan juga tidak ada khotbah dan doa yang dogmatis dari seorang pendeta atau evangelis. Khotbah diganti dengan diskusi intelektual, pujian-pujian diganti dengan pembacaan puisi secara bergantian, terang lilin diganti dengan nyala lampu petromaks.

Di bagian depan bangunan yang menutup Watu Pinabetengan yang monumental itu, sekelompok anak muda Minahasa ini duduk melingkar. Ada yang bersila sambil menyandarkan badan di dinding beton bangunan itu, dan yang lainnya bersila di atas lantai yang terbuat dari semen. Malam itu memang tidak tampak ada sekelompok orang yang sedang merayakan Natal Yesus Kristus, sebagaimana lazimnya umat Kristen merayakan Pohon Terang. Tapi bagaimanapun, bagi mereka itu adalah perayaan Natal. Tapi, apapun bentuknya acara malam itu, yang jelas, bagi mereka inilah cara praktis tapi bermakna dalam usaha memaknai Natal Yesus Kristus dalam konteks Minahasa.

Sekelompok anak muda Minahasa ini terdiri dari berbagai elemen, antaranya dari Komunitas Pinabetengan Muda (anggotanya kebanyakan dari pemuda Desa Pinabetengan), Mawale Movement dan perwakilan Teater Unggu UNIMA. Mereka memang berada dalam komunitasnya masing-masing, tapi semua berada dalam spirit yang sama, yaitu sedang dalam usaha melakukan pergerakkan Keminahasaan.

Tema perayaan Natal Yesus Kristus oleh anak muda Minahasa di malam itu adalah: ”Mesiah Lahir di Pinabetengan”. Sebuah tema yang provokatif tapi sebenarnya relevan dan penuh makna dalam usaha memaknai Injil Yesus Kritus dalam konteks penggerakan Minahasa. Barangkali bagi banyak orang ini kontroversi, sebab sejak sekolah Minggu umat Kristen telah diajarkan bahwa Yesus lahir di Betlehem bukan di tempat lain, apalagi di Pinabetengan. Tapi tema ini sebenarnya sedang usaha memaknai makna dalam dalam kekinian dan kedisinian Minahasa.

Watu Pinabetengan sengaja dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual intelektual itu mengingat dalam pemaknaan sekarang bagi Tou Minahasa Watu ini memiliki nilai historis dan kultural yang tidak bisa dilepaskan dalam merefleksikan keminahasaan. Menurut Freddy Wowor dan Greenhill Weol (penggiat Mawale Movement) dan Fryski Tandaju (dari Pinabetengan Muda), ini adalah cara yang tepat dalam memaknai nilai Watu itu. Sebab menurut mereka, Watu Pinabetengan sejatinya adalah tempat berdiskusi dan bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh para dotu Minahasa tempo dulu.

Diskusi malam itu berlangsung alot dan penuh makna dalam usaha memikirkan keminahasaan kontemporer. Pembicaraan yang serius mengarah ke dua pertanyaan, yaitu, ”Siapakah Yesus dalam Konteks Minahasa?” dan ”Siapa Tou Minahasa itu?” Dua pertanyaan ini akhirnya menjadi pemicu dalam usaha menginterpretasi ulang makna kelahiran Yesus, dan usaha menjawab tentang jati diri Tou Minahasa yang terus berdialektika dalam sejarah.

Ketika mendiskusikan pertanyaan, ”Siapakah Yesus dalam Konteks Minahasa?” saya kemudian teringat pertanyaan Yesus kepada murid-murid-Nya yang ditulis oleh para penulis Injil. Lukas 9:20-21 (dapat juga dibaca dalam Mat. 16:15-6 dan Mrk. 8:29) menulis: ”Yesus bertanya kepada mereka: ’Menurut kamu, siapakah Aku ini?’ Jawab Petrus: ’Mesias dari Allah.’” Matius menulis jawaban Petrus itu dengan: ”Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!” Sementara Markus menulis: ”Engkau adalah Mesias!”

Inilah pertanyaan yang mestinya dijawab oleh gereja (sebagai sistem nilai maupun sebagai lembaga) sepanjang abad. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya ingin menegaskan pengakuan iman dan kepercayaan atas kemesiasan Yesus, Raja yang diurapi, pembebas dari segala bentuk kuasa yang mencengkeram dan menindas. Injil Yesus Kristus mestinya berkisar pada spirit atau semangat pembebasan, pemerdekaan, keadilan dan damai sejahtera bagi yang tertindas, kaum yang lemah karena diskriminasi dan marginalisasi oleh kuasa apapun termasuk kekuasaan negara yang represif.

Pertanyaan siapakah Yesus menurut kita, sekarang ini menjadi pokok pembicaraan dalam diskusi-diskusi gereja-gereja Asia. Dalam usaha menemukan siapa Yesus dalam konteks Asia itu akhirnya mengarahkan kita pada apa makna Injil Yesus dalam konteks yang plural (SARA), totaliterianisme kekuasaan negara, kemiskinan, kuasa neoliberalisme dan berbagai persoalan lainnya. Ini sebenarnya sama juga dengan bertanya: ”Siapa Yesus dalam konteks kebudayaan kita?” Akhirnya, mau tidak mau, jawaban atas pertanyaan ini akan menyentuh persoalan sosial, politik, ekonomi dan budaya kita. Dengan demikian, Injil Yesus Kristus dan makna pengosongan diri Allah melalui kelahiran Yesus tidak hanya akan menjadi kata-kata indah untuk disyairkan yang hanya membuat umat atau rakyat tertidur secara terpaksa dalam keadaan lapar akibat pemiskinan oleh kuasa neoliberalisme, menderita karena konflik/peperangan, dan tertindas di tanah sendiri akibat kamuflase politik negara.

Natal dan Injil Yesus Kristus akhirnya harus bermakna pembebasan, pemerdekaan, penerimaan, keadilan dan damai sejahtera. Dalam konteks kebudayaan kita Minahasa, Natal dan Injil Yesus tentu bukan lagi bermakna mendikte dan menvonis salah nilai dan bentuk budaya yang dipahami dan dipraktekkan Tou Minahasa, melainkan lebih sebagai spirit dan semangat dalam usaha penggerakkan keminahasaan yang berhadapan dengan ancaman neoliberalisme, kekuasaan negara yang mutlak, dan perilaku pragmatis dalam Pilkada, Pilcaleg, serta kerja politik elit kita di lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan penuh keyakinan kita mestinya merumuskan pengakuan iman kita orang Minahasa dengan memaknai Natal dan Injil Yesus sebagai spirit perlawanan terhadap segala kuasa yang menyesatkan itu. Itulah jawaban kita Tou Minahasa atas pertanyaan Yesus: ”Menurut Kamu, Siapakah Aku ini?” Dengan demikian, sebuah pengakuan iman khas kebudayaan Minahasa telah kita rumuskan.

Terkait dengan itu, kita juga harus menjawab pertanyaan: ”Sei sia se tou Minahasa?”, ”Siapa Orang Minahasa?” Dalam diskusi di Watu Pinabetengan itu berhasil disimpulkan bahwa orang Minahasa bisa berdasarkan geneologis, berdarah Minahasa dan juga bisa siapapun dia, dari manapun asalnya, tapi tinggal di Tanah Minahasa dan mampu membuktikkan komitmennya atas perjuangan Minahasa untuk mencapai cita-citanya. Minahasa memang bermakna pluralisme. Minahasa berarti bersatu dalam perbedaan, atau keberagaman yang berkomitmen berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-cita yang sama. Itulah bangsa Minahasa secara kultural. Sehingga Minahasa tidaklah harus diidentikkan dengan agama Kristen. Bahwa nilai kekristenan telah mempengaruhi atau memberi isi bagi kebudayaan Minahasa sampai hari ini, ya, tapi agama Kristen identik dengan Minahasa secara teritorial dan politik barangkali tidak, dan keliru kalau kita menyamakannya.

Pertanyaan Yesus, ”Menurut kamu, siapakah Aku ini?”, memberi ruang bagi manusia dalam ruang dan waktunya untuk mengekspresikan imannya kepada Yesus sebagai Mesias Anak Allah, yang membawa kabar damai sejahtera, kebebasan dan keadilan. Jawaban yang diberikan tentu akan bermacam-macam. Tapi bentuk jawaban itu akan selalu berdasar pada dua hal, yaitu siapa yang memberi jawab dan dalam kebudayaan (ruang dan waktu) apa si pemberi jawab itu hidup. Injil Yesus Kristus sebagai spirit melampaui ruang dan waktu manusia, tapi cara mengekspresikannya mestinya berbentuk hasil dialog antara makna Injil yang tetap itu dengan ruang dan waktu manusia yang selalu berubah.

Makna Natal dan Injil Yesus Kristus mestinya bukan hanya soal ”surga” yang akan datang dan konon itu, tapi terutama adalah soal sekarang, hari ini. Minahasa hari ini, adalah Minahasa yang sedang bergolak hebat dengan persoalan sentralisme kekuasaan negara, serbuan kuasa kapitalisme dan neoliberalisme yang memakai perangkat globalisasi, serta pragmatisme elitnya – yang kebanyakan adalah Tou Minahasa – dalam jabatan-jabatan politik serta ekonomi yang dengannya terbentuk kelas-kelas sosial yang saling menindas. Spirit Natal dan Injil Yesus Kristus mestinya bermakna perlawanan terhadap segala kuasa yang sesat itu. Sebab keselamatan mestinya juga bermakna hari ini, yaitu keselamatan atau pembebasan atas segala kuasa dunia yang menindas dan memiskinkan (Luk. 4:18-19).

Menggagas Gerakan Kultural Orang Muda Minahasa:

2008-11-12T19:39:00.001-08:00

Sebuah Usaha Melanjutkan Pemikiran Sam Ratu Langie

Oleh: Denni Pinontoan

(Disampaikan pada diskusi terbuka bertajuk “Sam Ratu Langie, Siapa yang Melanjutkan?” yang diselenggarakan oleh Gerakam Minahasa Muda (GMM), Selasa, 11 November 2006 di Hotel Tou Dano, Tondano - Minahasa)

I. Tantangan Kita

Sejumlah pertanyaan tentang eksistensi Orang Muda Minahasa dan manusia Minahasa pada umumnya dalam pergaulan nasional, baik soal gerakan dan pemikirannya beberapa waktu terakhir ini kembali mengemuka. Pertanyaan ini bukan tanpa alasan yang rasional. Sebab, sebagai sebuah bangsa yang terkenal cerdas dan berani, tentu ketika suara-suara dari Minahasa hampir tidak lagi terdengar di level nasional bahkan internasional, maka ini tentu memunculkan pertanyaan. Soal siapa bangsa Minahasa tempo dulu, seorang jurnalis sekaliber Rosihan Anwar, yang waktu itu pemimpin Harian Pedoman dan Mingguan Siasat Djakarta, dalam Ipphos Report tahun 1949, memuji Minahasa dengan berkata, ”Satu-satunya daerah agaknya juga diseluruh Indonesia yang ketjerdasan penduduknja rata-rata sangat tinggi adanja.”

Meski memang kedatangan bangsa Barat yang bersamaan dengan Kekristenan pada abad 16 (Portugis dan Spanyol) dan setelah itu Belanda telah menggeser sejumlah sistem nilai budaya Minahasa, tapi karena kecerdasannya, maka invasi politik itu bisa dimanfaatkan oleh orang Minahasa untuk membangun peradabannya. Karena itulah sehingga pendidikan modern yang diperkenalkan bangsa Barat itu bisa membuat kecerdasan orang Minahasa semakin meningkat. Dari tanah Lumimuut-Toar inilah kemudian dikirim guru-guru ke sejumlah pelosok daerah. Bahkan dari Tanah Minahasa inilah lahir seorang Sam Ratu Langie, pemikir dan tokoh pergerakan Indonesia. Dari tanah inilah lahir juga sejumlah generasi yang pernah duduk di kabinet Orde Lama dan beberapa di antaranya di zaman Orde Baru. Dan sejumlah kenangan kejayaan bangsa Minahasa yang bisa kita tambah lagi.

Tapi, kejayaan-kejayaan itu agaknya hampir menjadi kenangan indah untuk hanya menjadi bunga tidur bagi generasi Muda Minahasa kini. Fenomena terkini yang bisa kita lihat, anak muda kita lebih gampang ber-loe gue, dari pada ber-makatana. Atau kenapa kemudian para keke-keke yang cantik dan pinter-pinter itu lebih dikenal sebagai wanita penghibur di club-club malam di Papua atau di pulau Jawa, bahkan yang lainnya menjadi korban trafiking? Dan lebih dari pada itu, kenapa kemudian para generasi muda lulusan perguruan-perguruan tinggi terbaik di Tanah Minahasa dan atau bahkan dari luar negeri yang menguasai disiplin ilmunya masing-masing tampak tak berselera untuk menjadi pelopor bagi sebuah pembaruan dan kebangkitan massal di Tanah Minahasa? Bahkan barangkali beberapa di antaranya akhirnya menjadi kaki tangan rezim di Jakarta untuk melemahkan semangat ke-Minahasa-an. Mereka lebih suka memakai bahasa politik rezim di Jakarta, ketimbang bersikap kritis terhadap banyak yang hal yang mengancam identitas Minahasa dengan semangat dan spirit ke-Minahasa-an. Ini barangkali beberapa persoalan yang ada di hadapan kita sebagai gambaran betapa Minahasa kini telah menjadi sangat jauh dari kejayaannya masa lalu. Tapi, untuk suatu kebangkitan, tentu kita tidak perlu mengulang dan memoleas-moles masa lalu itu, melainkan terpenting adalah melakukan sebuah pembaruan pemikiran dan gerakan untuk sebuah lompatan yang jauh ke depan.

Tapi, menurut hemat saya, persoalan-persoalan ini, tidak sekali jadi. Dia terjadi secara sistematis dalam waktu yang cukup panjang. Ada 3 faktor yang bisa saya rangkum sebagai penyebab dari kebuntuan peran Tou Minahasa pasca era kolonial Belanda, yaitu: 1). Sentralisme kekuasaan negara; 2). bersamaan dengan itu semakin menguatnya gerakan sektarian kelompok agama tertentu, 3). Dan terakhir semakin berwujudnya globalisasi ekonomi dalam bentuk pasar bebas (liberalisme pasar)

1. Sentralisme Kekuasaan Negara

Sentralisme kekuasaan negara, pertama-tama sebenarnya terjadi di wilayah politik, yaitu sejak UUD 45 kita memfinalkan sistem kesatuan (NKRI) untuk Tata Negara Indonesia. Tapi ini kemudian berdampak juga pada sentralisme di bidang ekonomi, dan bahkan budaya. Dengan sistem yang sentralistik ini, cara pikir akhirnya harus berkiblat ke pusat, begitu juga dengan sumber daya alam daerah yang di masa-masa orde baru sebagian besarnya di angkut ke pusat. Sistem yang sentralistik ini telah menyebabkan rezim yang korup dan terberangusnya nilai-nilai budaya lokal. Dan, sistem yang masih di anut oleh Indonesia sampai sekarang ini seolah-seolah sedang melanjutan hegemoni dan imprealisme bangsa Barat di masa kolonial.

Terkait soal dampak pada masyarakat adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan pada peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2007 silam menyebutkan tiga persoalan besar yang dihadapi masyarakat adat. “Pertama, berlangsungnya kolonisasi di wilayah masyarakat adat dan sangat sarat berbagai kepentingan. Kedua, masyarakat adat juga mengalami eksploitasi sumber daya alam, mengingat sumber kekayaan seperti hutan dan bahan tambang berada dalam wilayah tanah adat. Ketiga, masyarakat adat mengalami pemaksaan nilai-nilai. Ada nilai-nilai global yang merampas nilai-nilai mereka. Masyarakat adat, misalnya, dipaksa untuk menyangkal kepercayaan yang dianut sejak lama dan memilih satu dari lima agama yang diakui di Indonesia.” (Kompas, Jumat, 10/8/2007). Sementara Sekretaris Bersama Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh Budi Arif menyebut sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang telah menghancurkan kearifan lokal dalam membentuk struktur sosial dan pemerintahannya (Kompas, 23 Maret 2007).

Persoalan-persoalan ini juga terjadi pada masayarakat adat Minahasa selama berpuluh-puluh tahun ini. Sudah bergeser sejumlah sistem nilai budaya Minahasa akibat kolonialisme Belanda, diperparah lagi dengan hegemoni dan dominasi kekuasaan negara yang sentralistik itu selama orde lama, orde baru bahkan masih berlanjut hingga sekarang. Makanya sekarang ini telah sangat jarang Tou Minahasa yang melakukan aksi dan gerakannya dengan berpijak pada kearifan lokal Minahasa. Kita bahkan telah dipaksa untuk menyembah nasionalisme Indonesia yang sangat Jawanistik yang feodal. Sekarang pun, partai politik yang banyak itu tidak lebih dari sebagai alat hegemoni negara untuk membius kesadaran kita agar tak lagi berpikir dan bertindak lokal. Sehingga perlu barangkali didiskusikan lebih lanjut tentang wacana partai lokal untuk membendung arus politik yang hegemonistik itu. Dalam kondisi inilah perlu kembali ada usaha pencarian dan penggalian identitas Minahasa yang fungsional menghadapi sejumlah kebuntuan itu.

Tapi kita barangkali akan berkata, “Sekarang ‘kan telah diterapkan sistem desentralisasi lewat otonomi daerah?” Ya, benar! Tapi, desentralisasi pun tidak lebih dari sebuah usaha resentralisasi. Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken ketika menulis pendahuluan dalam buku Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: 2007) agaknya harus mempertimbangkan pendapat para pengamat lain yang menyangkal optimisme terhadap desentralisasi. Seperti dituliskan mereka, desentraliasi itu tak akan berhasil karena usaha ini berhadapan dengan apa yang mereka sebut: ”...sabotase birokratis, politik kekuasaan yang korup, oportunisme jangka-pendek, dan tiadanya kesamaan visi yang luas tentang masa depan.” Sementara meski setuju dengan desentralisasi, tapi Francis Fukuyama mengingatkan untuk juga mewaspadai resiko yang muncul daripadanya. Menurut Fukuyama, pendelegasian otoritas kepada pemerintah pusat ke pemerintahan lokal di negara-negara berkembang sering kali penguatan para elit lokal. Ini memungkinkan elite lokal untuk terus memegang kendali atas berbagai kepentingan mereka tanpa ada kontrol dari luar (Fukuyama, Jakarta: 2005, 92).

Dalam logika berpikir seperti ini, pemekaran daerah yang menurut saya merupakan salah tafsir atas kebijakan desentralisasi (pembagian kewenangan) barangkali perlu dipertimbangkan lagi. Pemekaran daerah pada akhirnya hanya memunculkan sejumlah persoalan baru, antara lain semakin mewabahnya praktek korupsi oleh elit-elit lokal, dan juga pada banyak hal mengancam kesadaran dan persatuan kultural kita bangsa Minahasa. Namun, kalau kita masih menaruh harapan dengan desentralisasi dan otonomi daerah barangkali perlu juga kita diskusikan lebih lanjut tentang wacana Provinsi Minahasa Raya yang telah diwacanakan oleh sejumlah kalangan di Minahasa sejak awal tahun 2000-an lalu.

2. Gerakan Sektarian Kelompok Agama

Kondisi bernegara yang sentralistik seperti yang digambarkan di atas seolah-olah selalu menyediakan ruang bagi menguatnya gerakan sektarian kelompok dalam Islam yang sejak negara ini terbentuk tahun 1945 lalu sangat getol memperjuangkan syariat Islam menjadi ideologi negara. Agaknya, usaha sejak tahun 1945 itu tidak kemudian selesai ketika Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Indonesia bukan sebagai negara agama dan juga bukan sebagai negara sekuler. Tapi ternyata semangat kelompok Islam konservatif di masa pra kemerdekaan terus berlanjut hingga sekarang di kalangan kelompok Islam yang fundamentalis. Terakhir kita dikejutkan dengan pengesahan UU Pornografi yang kontroversial itu.

Selain kita memang selalu dibuat was-was dengan gerakan kelompok Islam fundamentalis yang konservatif untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasar syariat Islam, tapi juga lebih pada itu, kita masih harus selalu waspada dengan aksi brutal para terorisme kelompok radikal Islam. Meski Minggu (9/11) dini hari tiga orang teroris telah dihukum mati, tapi barangkali kita belum yakin kalau terorisme di Indonesia sudah berakhir.

Persoalan menguatnya sektarian kelompok agama ini, secara langsung tentu telah berdampak pada kehidupan sosial dan politik kita. Kosentrasi berpikir untuk membuat pembaruan pemikiran dan gerakan bagi Tanah Minahasa dalam konteks Indonesia tentu sangat terganggu dengan adanya persoalan tersebut. Barangkali, selain kita tetap berharap ketegasan dari aparat untuk menyikapi persoalan kekerasan akibat menguatnya paham-paham yang sektarian kelompok keagamaan itu, ini juga tentu bisa menjadi semacam evaluasi dalam model beragama kita semua. Bagaimanapun primodialisme keagamaan yang sempit menjadi ancaman besar bagi pluralisme Indonesia.

3. Globalisasi

Perubahan politik dan ekonomi dunia bagaimanapun sangat berpengaruh pada kehidupan bernegara dan lokalitas kita. Sebagai negara berkembang, Indonesia rupanya masih terjebak pada politik ekonomi negara-negara kapitalis. Ini terjadi karena sistem negara yang diterapkan selama ini keliru sehingga negara menjadi lemah menghadapi gempuran kapitalisme global. Coba kalau Indonesia yang terdiri dari bangsa-bangsa ini menerapkan prinsip negara persatuan¸ yang sejak dari berdirinya telah memberi otonomi penuh pada masing-masing daerah barangakali kondisinya tak akan separah seperti sekarang ini. Logikanya, negara akan menjadi kuat kalau daerah-daerahnya kuat pula. Begitu juga daerah akan menjadi kuat kalau desa-desanya sebagai komunitas masyarakat adat juga kuat karena negara tidak menjadikannya murni sebagai komunitas politik.

Istilah globalisasi yang ramai dibicarakan sekarang terutama menunjuk pada semakin terglobalnya masyarakat dunia yang diakibatkan runtuhnya tembok-tembok pemisah antar negara dan bangsa dengan adanya kemajuan teknologi informasi serta pasar bebas (liberalisme).

Globalisasi, meski memang mengancam pada kehidupan kita di sini, antara lain karena pasar bebas yang menyertainya, tapi bagaimanapun dia adalah sesuatu yang tak bisa ditolak lagi. Yang harus kita lakukan adalah memaknai fenomena ini secara cerdas dengan memperkuat persatuan kultur kita. Faisal Basri ketika menuliskan kata pengantar dalam buku karya Thomas L. Friedman, The World is Flat, terjemahan dalam bahasa Indonesia mengatakan, globalisasi yang merupakan keniscayaan itu, tak semua aspeknya harus kita hadapi secara pasrah. Basri kemudian merujuk pada potensi-potensi lokal sebagai antara lain kekuatan dalam menghadapi globalisasi.

Salah satu yang menjadi ancaman dari globalisasi adalah pasar bebas. Pasar bebas atau liberalisme telah membuat negara-negara di dunia ketiga harus tunduk pada kekuatan pasar global yang dikuasai oleh negara-negara maju yang kapitalistik seperti Amerika. Para kapitalis dalam negeri maupun perusahan-perusahan transnasional yang sangat sulit dihadapi oleh negara kita, terus saja melakukan aksinya mengekploitasi sumber daya alam negara ini dan tak hentinya menjajah kehidupan rakyat kecil. Sementara pembangunan yang digalakkan agaknya bukan untuk rakyat, tapi hanya untuk mereka sendiri saja (para elit itu). Krisis ekonomi di tahun 1997 sepertinya menggambarkan kepada kita kegagalan pembangunanisme yang digalakkan oleh negara (lihat tulisan Mansour Fakih dalam Jurnal Wacana Edisi 2 tahun 2000, hal. 3.). Setelah sadar dengan kegagalan itu, negara-negara di dunia ketiga, hampir terpesona dengan globalisasi yang telah melembaga sejak tahun 1994, ketika ditandataganinya perjanjian pedagangan bebas di Marrakesh, Maroko. Tapi, bagaimanapun globalisasi bukan hanya ancaman tapi juga mengandung peluang.

II. Melawan dengan Gerakan Kultural: Bangkit dengan Spirit Sam Ratu Langie

Gerakan kultural yang saya maksudkan adalah gerakan pembaruan pemikiran dan aksi dalam melawan berbagai ancaman yang berpotensi menaklukan identitas kultur yang berpijak dari spirit dan semangat kearifan budaya Minahasa. Yang dimaksud dengan kearifan budaya Minahasa tentu tidak secara harafiah hanya menunjuk pada waruga, maengket, kabasaran, mazani dan sejumlah artefak kebudayaan Minahasa lainnya, tapi lebih kepada sistem nilai, kesadaran intelektual dan komitmen diri yang diperoleh dari kerja interpretasi terhadap Minahasa secara utuh.

Hampir mirip dengan logika berpikirnya Basri, menghadapi semua itu (maksudnya tiga persoalan besar yang diuraikan di atas), Mansour Fakih dalam Jurnal Wacana Edisi 2 tahun 2000, menguraikan trend gerakan kultural dalam menghadapi globalisasi. Thomas L. Friedman dalam bukunya The World is Flat (2006), juga mengatakan, meski ketakutan banyak orang globalisasi berbahaya terciptanya keseragaman global, namun dia berkeyakinan bahwa globalisasi lebih berpotensi untuk menumbuhkan suburkan keanekaraman yang ada di masing-masing kebudayaan. Kenapa bisa begitu? Salah satunya, menurut Friedman, karena perkembangan teknologi informasi, misalnya internet yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat dunia yang ada di lokalnya masing-masing untuk meng-upload pemikiran, karya tulis, dan opininya yang bersifat lokal tapi menjangkau dunia global. Friedman kemudian memberi contoh India dan China yang bisa memaknai globalisasi secara bijak dengan berangkat dari kesadaran kulturnya.

Tapi, tak hanya untuk menghadapi globalisasi, gerakan kultural juga ampuh melawan sentralisme kekuasaan negara dan bahkan paham sektarian kelompok agama tertentu. Sam Ratu Langie bersama sejumlah tokoh pemikir di Indonesia Bagian Timur, di tahun 1945, ketika UUD 45 akan diresmikan untuk dijadikan sebagai dasar hukum Indonesia, dengan kesadaran kulturalnya memberikan penegasan untuk menolak bergabung dengan Indonesia kalau Piagam Jakarta dipakai dalam UUD. Aksi ini berhasil! Piagam Jakarta tidak jadi dipakai, meski ternyata bagi kelompok konservatif Islam masih menganggap itu hanya untuk menunda cita-cita mereka.

Maka, gerakan kultural agaknya masih menjadi pilihan tepat dan jitu untuk usaha melawan semua usaha pemberangusan identitas Minahasa. Dr. GSSJ Sam Ratu langie (5 Nopember 1890 - 30 Juni 1949), barangkali bisa kita sebut sebagai salah satu anak keturunan Lumimuut-Toar yang merepresentasi nilai-nilai khas budaya Minahasa. Nilai-nilai budaya Minahasa tersebut adalah egaliter, demokratis dan pluralis. Nilai-nilai ini kemudian melembaga dalam praktek dan system nilai mapalus. Semuanya itu terangkum dalam prinsip hidup “Si Tou Timou Tumou Tou”.

Sam Ratu Langie lahir dan menemukan banyak inspirasi tentang makna hidup di Minahasa, sebuah masyarakat adat yang demokratis dan egaliter. Budaya Mapalus yang masih tumbuh subur di zamannya memperlihatkan keterbukaan terhadap partisipasi aktif anggota kelompok dalam memikirkan tujuan bersama. Sam Ratu Langie, seperti juga yang disebut oleh sejumlah literatur, akhirnya menjadikan semangat ke-Minahasa-an dalam usahanya mencari makna hidup di dunia yang lebih luas, nasional dan internasional.

Nasionalisme Sam Ratu Langie berproses dari kesadaran pada jati diri bangsa Minahasa yang demokratis dan egaliter. Nilai kekristenan sebagai agama yang dipercayainya, adalah juga unsur penting dalam membentuk karakter dan watak tegas nasionalisme seorang Sam Ratu Langie. Kolonialisme yang adalah musuh besar semua bangsa di nusantara pada masa pra kemerdekaan, memicu Sam Ratu Langie untuk melakukan refleksi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Eropa sebagai ruang dan waktu pada zaman itu adalah medan juang Sam Ratu Langie dalam usaha pembentukan intelektualnya yang brilian. Sehingga nasionalisme Sam Ratu Langie dalam wujudnya terakhir dan ini yang kemudian menginspirasikan dia untuk aktif terlibat dalam pergerakan Indonesia merdeka adalah nasionalisme hasil dialektika antara regionalisme Minahasa, kekristenan, Indonesia dan internasionalisme. (lih. B.A. Supit, Melawan Arus: Wacana Federalisme untuk Indonesia, Manado, Yayasan Suara Nurani, 2004, hal. 43-56)

Keunikan nasionalisme Sam Ratu Langie terletak pada keteguhannya pada usaha menjaga identitas diri Keminahasaan, keterbukaanya pada yang lain di bumi nusantara ini, kekritisan dan ketegasan menolak dominasi asing (kolonialisme) dan kepinterannya dalam membaca dan membuat proyeksi perubahan politik internasional. Sam Ratu Langie dalam tulisannya pada harian “Fikiran”, Manado, 31 Mei 1930 dan juga terbitan yang dikelolahnya Nationale Commentaren (26 November 1938) berkata: ”Persatuan nasional dari bangsa Indonesia adalah suatu persatuan politis. Kenyataan ini disadarkan pada kemauan politis yang sukarela untuk membentuk suatu persatuan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat. Dengan mengakui dan menghormati akan perbedaan etnis dan budaya pluralitas bangsa Indonesia yang bersatu dengan segala konsekuensinya...”

Interpretasi terhadap pemikiran dan karya Sam Ratu Langie barangkali bisa kita rangkum pada beberapa nilai, yaitu spirit anti penjajahan, spirit berintelektual (ngaasan) dengan kesadaran sumekolah, dan spirit nasionalisme yang pluralis (nasionalisme yang menghargai kemajemukan, beda dengan Soekarno yang tampil dengan nasionalisme yang intergralistik). Inilah barangkali modal social atau kearifan lokal kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap Minahasa.

Spirit anti penjajahan memang bukan khas seorang Sam Ratu Langie, sebab siapapun manusia itu ketika berada dalam kondisi terjajah, selalu ada usaha melawannya. Tapi, yang khas dari seorang Sam Ratu Langie adalah kesadaran untuk membangun kekuatan dalam melakukan perlawanan. Penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk kekuasaan negara yang berpotensi untuk menaklukan identitas kultur Minahasa, harus dilawan. Minahasa adalah bangsa Merdeka, bukan bangsa jajahan, dan sebisa mungkin tak boleh menjadi bangsa penjajah. Gerakan kultural yang hendak kita bangun haruslah berjuang dalam semangat itu.

Spirit berintelektual atau sumekolah adalah kesadaran berpengatahuan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan cerdas dan taktis dalam menyiasati kondisi. Kegagalan yang dihadapi oleh sejumlah kelompok gerakan Minahasa beberapa waktu terakhir ini selain karena tidak kuat berpijak pada kearifan dan semangat ke-Minahasa-an, dan tapi juga karena tidak ber-ngaasan dalam arti cerdas, komit dan idealis memperjuangkan cita-cita. Berintelektual yang dimaksud di sini tentu tidak hanya terbatas dalam pengertian berpengetahuan secara teoritis dari bangku-bangku pendidikan secara formal (misalnya dengan gelar-gelar yang mentereng seperti bergelar Sarjana, Magister, Doktor dan bahkan Profesor), tapi cerdas, berkomitmen dan idealis serta paham pada persoalan yang dihadapi sehingga selalu berusaha membangun strategi untuk keluar dari persoalan itu.

Spirit Nasionalisme yang pluralis, adalah penghargaan terhadap kemajemukan. Nama Minahasa dalam pemaknaannya bahkan adalah pluralisme itu sendiri. Dalam gerakan kultural yang hendak kita bangun, mestinya juga bersemangatkan keberagaman, karena keberagaman sesungguhnya mengandung potensi yang besar dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Dan karena memang juga gerakan kultural kita lahir dari refleksi atas usaha penyeragaman terhadap keberagaman oleh paham dan ideologi kelompok tertentu dalam negara ini.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Sam Ratu Langie di “Fikiran” (31 Mei 1930): “Setiap bangsa yang ingin mempertahankan jati dirinya, harus menghargai warisan suci tradisi dan budaya para leluhurnya; kita harus mempertahankan tradisi dan budaya bangsa Minahasa dengan segenap kemampuan dan semangat, karena semangat itu sendiri tidak lain mengandung tradisi dan budaya Minahasa.”

Tomohon, 9 November 2008

Pembaruan Gerakan dan Pemikiran Kaum Muda:

2008-11-04T19:33:00.000-08:00

Sebuah Harmonisasi Perbedaan Demi Kebenaran dan Kehidupan

Oleh: Denni Pinontoan

Banyak orang dengan disiplin ilmunya atau dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya telah dan terus mencoba mencari tahu apa kebenaran itu? Para Filsuf berusaha mencari kebenaran dalam diskursus pemikiran dengan terus berusaha menelaah sedalam-dalamnya arti di balik sebuah fenomen. Para teolog berusaha menyusun kebenaran berangkat dari apa kata kitab suci agama. Teolog Krisen dari Alkitab, ulama Islam dari Al Qur’an, para resi Hindu dari Kitab Weda, para pendeta Budha dari Kitab Tripitaka (kitab tiga keranjang) dan lain sebagainya. Telah berabad-abad kebenaran berusaha diungkap oleh manusia, dan kitab suci, tradisi agama serta teori yang dominan dianggap sebagai sumber kebenaran. Tapi mengapa orang terus mendiskusikan kebenaran?

Secara harafiah, kata “kebenaran” dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencirikan atau menunjukkan hal-hal yang benar. Tapi, ini belum menjadi pengertian yang memuaskan Sebab, hal yang benar menurut si A belum tentu benar menurut si B. Menurut para ilmuwan, sesuatu dapat disebut benar jika sesuatu itu dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu sistematis, metodis, kritis, koheren dan objektif. Para filsuf hingga sekarang terus menerangkan apa yang disebut kebenaran menurut perenungan dan refleksinya. Para teolog mengembangkan kebenaran dari kitab suci, yang kebanyakan di antaranya menyebut bahwa sesuatu yang diperbuat manusia benar jika mematuhi dan tunduk apa pesan firman. Tapi, kebenaran ini belum tentu dapat dipahami dengan benar oleh para awam, rakyat kebanyakan dan para proletar. Itulah sehingga kebenaran seolah seperti proses pencarian yang tiada akhir. Dari situ muncullah pendapat bahwa di dunia ini kebenaran sifatnya relatif, sebab kebenaran yang mutlak hanya ada pada Yang Maha Benar, Yang Trasendental, yang disapa oleh manusia beragama dengan beragam nama.

Tapi kebenaran sebenarnya ada dan mestinya berada dalam interaksi dan sinergitas kehidupan manusia. Kebenaran yang dipahami beragam, bagaimanapun menegaskan satu yang sama, yaitu kehidupan. Filsuf, Teolog, dan Ilmuwan dalam perenungan, pemikiran dan penelitiannya, selalu berusaha menyusun pemahaman-pemahaman standar tentang kebenaran. Dalam perenungan, pemikiran dan penelitian itu, yang diusahakan sebenarnya adalah bagaimana agar kehidupan di dunia ini lestari. Sehingga yang berbeda dari antara mereka hanyalah soal cara atau metode. Semangat dan prinsipnya tetap sama. Begitu juga dengan para awam, rakyat dan proletar yang berjuang hidup dengan kemampuan yang dia miliki, mereka pun dalam rangka melestarikan kehidupan.

Sehingga, kebenaran mestinya adalah kehidupan itu sendiri. Tapi, kehidupan yang merupakan kebenaran itu, adalah kehidupan yang manusiawi. Artinya, dalam memperjuangkan kehidupan, manusia kemudian tak boleh mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan hak. Seniman yang mengusahakan keindahan dalam karya seninya, adalah juga sedang melukiskan kebenaran dalam jejak-jejak kehidupan di dunia ini. Sebab, sebuah karya seni yang benar mestinya berisi nilai keadilan, kemanusiaan dan persamaan hak. Dalam sebuah karya seni lukis misalnya, keadilan adalah soal warna-warni yang berbeda tapi saling berharmonisasi membentuk keindahan. Dalam karya seni sastra kalimat-kalimat yang beraneka arti akan saling bersinergi untuk membentuk keindahan bahasa. Dalam seni gerak, gerakan tubuh manusia yang naik turun seperti grafik akhirnya menunjukkan sebuah keindahan. Dan, dalam seni suara, nada do, re, mi, fa, so, la, dan si berpacu dalam irama yang indah, untuk sebuah lagu yang menyenangkan hati.

Kebenaran akhirnya adalah semua gerak manusia yang mencirikan keadilan, kemanusiaan, dan persamaan hak untuk sebuah kehidupan yang terus berproses menuju kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu sendiri ada dalam gerak manusia seperti warna-warni, gerak tubuh dan tangga nada dalam seni yang memancarkan keindahan. Sehingga, kebenaran tidak hanya untuk diucap, tapi harus dilakonkan dalam kehidupan. Setiap denyut kehidupan mestinya adalah proses pencarian kebenaran. Begitulah sehingga Yesus tidak memisahkan “kebenaran” dan “kehidupan” ketika Dia berbicara, “Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup”, karena Yesus memang sedang berbicara kehidupan yang benar, bukan kehidupan yang membinasakan. Muhammad, membawa agama Islam, yang berarti damai, dan penyerahan diri kepada kehendak Ilahi. Ulfat Aziz-us-Samad, cendekiawan Islam asal Pakistan mengatakan, tujuan agama yang benar, seperti yang dibawa Muhammad adalah perdamaian. Perdamaian yang tak terelakkan dari ruh ini adalah keselarasan dengan Ilahi, dan kemauan baik di antara sesama manusia, serta cara untuk mencapai kedamaian ummat manusia. Begitu juga dengan Sidharta Gautama, Zarathustra, Nabi Kong Hu Cu, Sokrates, bahkan Gandhi, yang telah hadir dengan semangat dan spiritnya untuk kehidupan yang dilandasi pada usaha pembaruan demi kebenaran yang dicari.

Ketidakbenaran tentu lawan dari kebenaran. Ketidakbenaran adalah kegagalan manusia dalam mengharmonisasikan perbedaan. Dan, kita kaum muda ada dalam perlawanan terhadap ketidakbenaran yang dibuat oleh negara, yang telah membelenggu kita dan rakyat kebanyakan dengan kekuasaannya. Maurice Duverger, bahkan mengambarkan Negara dengan kekuasaannya seperti dewa Janus, yang bewajah ganda itu. Negara, dalam pengambaran Duverger itu adalah, “…dalam setiap dan di setiap tempat adalah alat dominasi sekelompok tertentu atas kelompok lain, dipergunakan oleh yang disebut pertama demi keuntungan sendiri dan demi kerugian bagi yang lain” (Duverger: 2005, 28). Selain idealnya, negara mestinya adalah alat untuk menjamin ketertiban social demi kepentingan umum.

Ruang politik, social dan ekonomi kita yang besar adalah Negara Indonesia. Pada ruang yang lebih kecil, kita ada di daerah Sulut ini. Tapi, lebih kecil dari itu, tapi memiliki daya gerak yang besar, adalah komunitas kita sendiri yang meski berbeda-beda ideology, tapi dalam pemikiran dan gerakan ternyata bertemu dalam keprihatinan yang sama terhadap penderitaan rakyat.

Tapi, Indonesia masih dipenuhi dengan berbagai ketidakbenaran. Para kapitalis yang dilindungi negara terus melakukan aksinya mengekploitasi sumber daya alam milik bersama dan tak hentinya menjajah kehidupan rakyat kecil. Sementara pembangunan yang digalakkan agaknya bukan untuk rakyat, tapi hanya untuk mereka sendiri saja (para elit itu). Krisis ekonomi di tahun 1997 sepertinya menggambarkan kepada kita kegagalan pembangunanisme yang digalakkan oleh negara (lihat tulisan Mansour Fakih dalam Jurnal Wacana Edisi 2 tahun 2000, hal. 3.). Setelah sadar dengan kegagalan itu, Negara-negara di dunia ketiga, hampir terpesona dengan globalisasi yang telah melembaga sejak tahun 1994, ketika ditandataganinya perjanjian pedagangan bebas di Marrakesh, Maroko.

Reformasi 1998 – setelah kegagalan pembangunisme yang ditandai dengan krisis ekonomi tahun 1997 – hadir dengan apa yang disebut dengan desentralisasi atau pembagian kewenangan kekuasaan dari pusat ke daerah. Reformasi itu semacam memberi harapan untuk perbaikan tata politik dan ekonomi Indonesia. Namun, meski setuju dengan desentralisasi, tapi Francis Fukuyama mengingatkan untuk juga mewaspadai resiko yang muncul daripadanya. Menurut Fukuyama, pendelegasian otoritas kepada pemerintah pusat ke pemerintahan lokal di negara-negara berkembang sering kali penguatan para elit local. Ini memungkinkan elite local untuk terus memegang kendali atas berbagai kepentingan mereka tanpa ada kontrol dari luar (Fukuyama, Jakarta: 2005, 92). Sementara Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken ketika menulis pendahuluan dalam buku Politik Lokal di Indonesia (Jakarta: 2007) agaknya harus mempertimbangkan pendapat para pengamat lain yang menyangkal optimisme terhadap desentralisasi. Seperti dituliskan mereka, desentraliasi itu tak akan berhasil karena usaha ini berhadapan dengan apa yang mereka sebut: ”...sabotase birokratis, politik kekuasaan yang korup, oportunisme jangka-pendek, dan tiadanya kesamaan visi yang luas tentang masa depan.”

Di tingkat local, selain sejumlah persoalan imbas dari ketidakberesen tata politik dan ekonomi nasional, kita juga berhadapan dengan semakin tak terkendalinya kerakusan elit kita untuk mendirikan dinasti-dinasti politik baru. Di masa baru lewat, kita mengenal ada istilah “AMPG” (anak, mama, papa golkar), sekarang ternyata bukan cuma itu, malahan lebih gila lagi. Petinggi-petinggi partai, bukan hanya Golkar, juga telah melakukan itu, papa, mama, anak, menantu, saudara dan bahkan teman selingkuh dijadikan Calon Anggota Legislatif (caleg). Sementara caleg yang banyak lainnya sangat diragukan komitmen kerakyatannya. Mau jadi apa daerah ini ke depan kalau wajah politik kita begitu? Sementara kehadiran FPI (Front Pembela Islam) di Sulut akhirnya menambah daftar milisi-milisi (yang lainnya Brigade Manguni, LC, dsb) yang berideologikan sektarian.

Setidaknya beberapa fakta ini (kita masih bisa menambah daftar persoalan yang lain) dapat menyadarkan kita akan tantangan yang semakin berat. Maka mestinya, selain kita harus terus bergerak, dan merenung dan berefleksi dari nalar yang sadar, yang terpenting lainnya adalah membangun kekuatan bersama dengan menyatukan segala daya yang kita miliki. Penyatuan ini mestinya harus dipahami sebagai upaya harmonisasi perbedaan yang kita miliki. Sumpah Pemuda 80 tahun yang lalu (1928-2008) adalah juga dalam semangat itu. Dari semangat itulah kita mendiskusikan pembaruan pemikiran dan gerakan kaum muda dalam usaha memberi peran bagi perbaikan tata politik dan ekonomi yang lebih baik di Indonesia dan terutama Sulut. Saya mengusulkan agar kita juga memikirkan ulang sistem NKRI kita.

Tomohon, Minggu 26 Oktober 2008

Menanti Janji Kaya di Masa Depan

2008-09-26T02:58:00.000-07:00

Oleh Daniel A Kaligis

[www.kabarindonesia.com]

LETUP bom bunuh diri, kedasyatan yang mewakili irama kematian karena mesin pembasmi mencari mangsa mereka yang diincar keberingasan. Oh betapa secerca harapan dari puing-puing krisis berkepanjangan, yang menguatkan suara kelaparan dan kekurangan gizi di banyak lokasi, daya beli terpuruk, kekerasan dalam pemaksaan kehendak menumpukkan lebih banyak lagi persoalan sosial di muka bumi ini. Dana berbandrol miliaran terkucur untuk sedih yang tak berujung, tapi tangis tak berakhir, tawa mereka yang berpesta atas nama demokrasi sudah mencuatkan kegusaran yang tinggi di andrenalin ragu-ragu, sebab hukum terbeli bukan cuma perkara moral dan kebiasaan belaka. Tanyakan berapa banyak lagi pemekaran yang diumumkan untuk melaksanakan “panas” suara hati yang terbeli. Kita masih sok religius membisikan ketertindasan sistem, dan kenyataan derita selalu dipelintirkan show debat publik yang menggelitik ketersinggungan. Sumbu api ditarik dari kompor demokrasi berbingkai tirani. Ia sudah lama menyala, dan titiknya semakin memanas.

Padamkan arti kebimbangan. Bila sejenak satu bumi hening apalagi tanpa gerak dan diam, maka, seperti itu terobosan panas matahari akan melenyapkan semesta kita. Seiring letup petaka, masih ada yang tersumbat menghambat alir. Sampah-sampah berserakan di mana-mana. Tapi, kita menatap kegentingan issue yang berseliweran dalam proposal masa depan. Infrastruktur terbengkalai, ketiadaan mengumumkan pesona mimpi. Di sini kota menjadi janji abadi. Negeri dibelit kusut benang sejarah seakan hari ini masih kemarin bersama sejuta teori kemakmuran. Sorot cahaya untuk persoalan hari ini mendekam dalam kebisuan transparansi dan informasi tersumbat laksana drainase di kota kita. Pakar ekonom negeri kita di masa lampau diberi beasiswa untuk melanjutkan studi pascasarjana di negara adi kuasa. Mereka lalu getol mempelajari ‘ilmu pembangunan’ yang dalam dekade 1950 hingga 1960-an ilmu itu sedang populer, antara lain ilmu ekonominya Rostow, “5-Stages of Economic Growth”. Ini tingkatannya: tahap tradisional, persiapan untuk tinggal landas, tinggal landas, tahap matang, dan tahap konsumsi massal. Ilmu ekonomi pembangunan ini kemudian disebarkan dan merasuk hingga detik ini di masyarakat yang doyan mimpi. Sayang, hingga sekarang kita belum juga ‘tinggal landas’. Kita kandas oleh guratan hari penuh issue dan janji gombal pembangunan. Menjadi kota yang diwisatai karena sudah ada banyak orang yang boleh bicara dengan bahasa itu-itu saja, dipaksakan issue yang itu-itu saja, dan ditanyai menyangkut yang itu-itu saja. Sehingga setiap isi gedung menyuarakan bahasa yang itu-itu saja supaya boleh dibilang loyal pada atasan dan bisa terima bantuan yang luar biasa. Ini akan menjadi “bom waktu” kemerosotan idea dan kreasi di masa akan datang.

Peta kita dibom investasi. Sejurus ilmu penunda lapar, supaya rakyat tahu bahwa ada kepastian bagi masa depannya yang akan dijual. Sumbu persoalan ekonomi sudah dipendekkan dengan hilangnya subsidi. Dengan demikian, ketergantungan akan memainkan perannya dalam opera zaman ini. Tidak! Kita masih kaya sumberdaya alam. Ini silsilah yang pernah dituliskan beberapa tahun silam tentang milik kita itu, yang mana “selama lebih dari tiga puluh tahun Caltex sudah menambang dua lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara, lapangan Minas dan Duri di Riau yang pernah diselamatkan marinir dan RPKAD pada tahun 1958. Mobil Oil sudah hampir menghabiskan lapangan gas Arun di Aceh. Perusahaan migas Total dari Perancis menambang di Delta Mahakam. Lebih dari 90 persen produksi minyak dan gas Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing. Migas itu kemudian dieksport, sebagian besar ke Jepang, Korea dan Taiwan.”

Kita masih kaya. Pada tahun 1990-an diprediksi keuntungan bersih perusahan migas mencapai sekitar lima juta dolar per hari. Minyak dan gas Indonesia, sebagian besar dari Pulau Sumatra, sudah berhasil dipakai mengembangkan industri Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Tahun 2000, “katanya” minyak Indonesia tidak bisa lagi dieksport karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hanya beberapa saat lalu sudah ada perjanjian untuk gas padat kembali dieksport ke luar negeri. Juga pada era 2000-an gas Indonesia di dekat Pulau Natuna, sudah mulai dikerjakan Exxon. Kontrak pengembangan lapangan gas Natuna ditandatangani ketika presiden Clinton yang berkunjung dalam rangka APEC beberapa tahun silam. Keuntungan dari penggalian barang tambang seperti di Freeport misalnya, dan dari penebangan hutan Kalimantan juga sudah mengalir ke perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Jepang, Korea atau Taiwan. “Tenaga buruh Indonesia dipakai untuk mendatangkan keuntungan bagi konglomerat Barat dan partner lokal mereka.” Betapa kita kaya?

Barisan gusar menyemut di mana-mana tempat. Menanti janji kaya masa depan. Cerita di atas hanya peran membingungkan yang dipertahankan sampai kebenaran membuka tirai misteri kematian tanpa alasan jelas di muka bumi kita ini. Bahwa, ada petaka yang sementara dirancang demi ketidakadilan yang langgeng di bumi berdosa ini, dan ketamakan adalah sumbu dari perkara ini.(*)

Tanah Minahasa, 2008

Desa, Negara dan Partai Politik di Indonesia

2008-09-22T22:26:00.000-07:00

Oleh Denni Pinontoan

Sungguh menarik ketika menyaksikan program siaran Debat Partai di TVOne (Kamis, 5 September) yang menghadirkan Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Salah satu topik menarik yang didebatkan oleh dua partai itu melalui masing-masing juru bicara adalah soal eksistensi desa. Masing-masing pembicara berbicara seolah-olah paham benar tentang persoalan ribuan desa di Indonesia. Tapi, itu kan debat partai, jadi yang ditampilkan adalah retorika yang kosong dan justru berbahaya bagi sekitar 70 persen rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan.

Tapi sebenarnya bukan hanya dua partai itu yang “menjual” isu desa yang hanya membohongi rakyat. Prabowo dalam iklan kampanye di sejumlah TV swasta nasional juga menjual isu yang sama. Bagus iklannya, karena sebelum mengungkap janji-janji manis untuk rakyat, Prabowo - yang sekarang sudah kentara menggunakan Partai Gerindra untuk berusaha menjadi presiden – terlebih dahulu menjelaskan sejumlah keprihatinan yang menimpa kebanyakan rakyat di Indonesia. Materi kampanye ini bahkan diperkuat dengan kapasitasnya sebagai ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI). Tapi, menurut saya, dengan iklan itu Prabowo juga melakukan pembenaran diri. Pertanyaannya, selama menjabat ketua HKTI, apa yang telah diperbuat oleh Prabowo untuk memperkuat posisi hidup rakyat petani dan nelayan yang kebanyakan hidup di pedesaaan? Apakah ada sesuatu perubahan di Tanah Minahasa ini atas jasa dari Prabowo?

Tapi, begitulah yang harus terjadi. Namanya juga iklan dan kampanye. Yang terjadi memang adalah jual kecap. Seribu janji manis diucap tanpa beban. Laksana seorang laki-laki buaya darat mengungkap janji dan cinta kepada seorang gadis belia. Sebenarnya ini tergantung yang digoda (baca: rakyat) mau percaya atau tidak. Kalau percaya, mudah-mudahan saja kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang dibodohi. Kalau tidak percaya, syukur karena ternyata kita sudah pinter dan cerdas menilai.

Desa Sebagai Komunitas Adat

Desa, sejatinya adalah komunitas adat, yang kekuatannya untuk survive antara lain adalah modal sosial, yaitu solidaritas, religiusitas, kepemilikan terhadap sumber daya alam, dan semangat hidup yang tinggi. Masyarakat desa dengan modal sosial yang bersumber dari nilai-nilai dan kearifan budaya menata, mengolah manajemen pemerintahannya secara demokratis, mengelolah sumber daya alam yang berbasis ekologis, berekonomi secara egaliter dan beragama secara inklusif dan tolerir. Itu romantisme kita tentang desa yang sebenarnya di masa-masa yang sudah sangat lampau. Dan desa di awal sejarahnya memang tidak dilahirkan sebagai komunitas politik, sebagaimana misalnya para pendiri negara ini mendirikan Indonesia.

Tapi, proses politisasi dan kapitalisme yang berhasil memperlemah posisi desa dalam rangka politik kekuasaan dan hegemoni akhirnya memang memberangus modal sosial masyarakat desa itu. Rezim orde baru paling berhasil melakukan dominasi atas desa dengan meneruskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengubah pemerintahan desa yang sangat demokratis berbasis kearifan lokal menjadi pemerintahan desa yang feodalistik dan elitis. Institusi desa akhirnya menjadi sruktur paling bawah dalam sebuah negara, yang kemudian membuat warganya menjadi korban pembangunisme dan politik kekuasaan rezim. Sentralisme, hegemoni dan politik kekuasaan negara serta kekejaman kapitalisme, akhirnya telah berhasil membuat desa rapuh dalam berhadapan dengan perubahan zaman. Contoh dekat dengan kita apa yang terjadi di Tanah Minahasa ini. Sekarang ini pemilihan hukum tua, bukan lagi sebagai pesta demokrasi khas Minahasa melainkan telah berubah menjadi seremonial rebut merebut kekuasaan. Orang di wanua, tak lagi menilai kualitas diri seorang calon hukum tua, yaitu Ngaasan, Mawai dan Niatean, melainkan lebih ke soal uang. Siapa yang banyak uang, dia yang punya peluang besar menjadi hukum tua. Apa beda fenomena ini dengan pemilihan calon anggota legislatif di zaman reformasi ini?

Pun, era reformasi yang hadir dengan semangat desentralisasinya tak bisa berbuat banyak untuk memperkuat masyarakat desa. Henk Schutle Nordhlot dan Gerry van Klinken ketika menuliskan Pendahuluan dalam buku Politik Lokal di Indonesia (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia dan KITLV, 2007) mengatakan, “Pergeseran dari pemerintahan yang sentralisasi ke pemerintahan desentralisasi tidak sinonim dengan pergeseran dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, juga tidak secara otomatis mengisyaratkan pergeseran dari negara yang kuat ke negara masyarakat sipil. Melemahnya negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal yang lebih kuat. Sebaliknya desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter.”

Artinya, reformasi belum secara otomatis mengangkat derajat hidup rakyat pedesaan di Indonesia. Ini karena yang terjadi di Indonesia adalah reformasi bukan revolusi, yang kalau revolusi sebenarnya lebih kepada usaha melakukan perubahan secara radikal, termasuk sebenarnya sistem negara yang sentralistik dan feodalistik ke sistem pemerintahan yang berbasis daerah dengan keragamannya. Mengapa tidak kalau revolusi itu akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara federal?

Sehingga, kalau memang niat kita tulus untuk membangun desa, maka yang harus dituntaskan pertama adalah model dan paradigma pembangunan negara ini. Desentralisasi memang sementara berlangsung, tapi seperti kata banyak orang bahwa desentralisasi yang berwujud dalam kebijakan otonomi daerah sebenarnya belum sepenuhnya menjadikan daerah sebagai subjek. Yang terjadi memang seperti kepala sudah di lepas, tapi ekor masih dipegang. Buktinya, meski beberapa kebijakan politik sifatnya sudah bottom up, tapi kebanyakan perundang-udangan negara ini masih dalam rangka pemusatan kekuasaan. Kita akhirnya belum bisa mendapatkan partai politik yang berbasis daerah dalam rangka membangun Indonesia. Partai Politik sudah begitu nasibnya, apalagi presiden dan perangkat kabinetnya.

Partai Politik Instrumen Hegemoni Negara

Sehingga, nantinya Pemilu 2009 dan Pilpres 2010 sangat pasti belum bisa memberi harapan perubahan bagi rakyat desa? Ya, karena sentralisme dan hegemoni politik elit masih akan terus ada. Potensi itu sudah bisa kita lihat mulai dari sekarang. Meski katanya sudah desentralisasi, tapi semua instrumen politik kita masih terpusat. Lihat saja, Pengurus Pusat partai politik masih harus di Jakarta. Berikut Presiden masih sangat sulit di luar Jawa dan Islam. Maka dari itu, visi misi partai politik nasional semuanya bersifat sentralistik dan masih menyembah NKRI dengan terus mempercayai doktrin nasionalisme yang buta. Harapan sebenarnya ada kalau Partai Lokal seperti di Aceh juga diberlakukan di semua daerah di Indonesia.

Tapi, begitulah adanya negara. Negara seperti Dewa Janus yang berwajah ganda. Satu sisi katanya untuk kebaikan, tapi sisi lainnya adalah keburukan. Tapi sebenarnya negara bukanlah kenyataan yang objektif. Negara adalah sesuatu yang abstrak, termasuk janji-janji tujuan kesejahteraannya. Institusi negara hanya mereduksi kebebasan manusia untuk berinovasi dan berkreasi menuju pada tujuan hidupnya yang sejahtera. Hukum dan perundang-undangan negara yang sifatnya memaksa itu, akhirnya mengganti kedisiplinan masyarakat adat yang dibangun oleh solidaritas, kepercayaan dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Sisi baik negara di zaman sekarang ini rupanya hampir sulit kita temukan. Kalau ada yang bicara bahwa negara telah berhasil mengadakan pembangunan dan modernisasi, toh dua hal itu akhirnya harus memakan korban, yaitu alam yang sejuk menjadi gersang dan solidaritas sosial masyarakat adat menjadi individualistik. Buruk juga hasilnya. Di sini relevansi para pemikir anarkhis, yang berusaha menghancurkan esksistensi negara,

Sementara dalam usaha negara mendominsi kesadaran manusia dengan propaganda nasionalismenya, Partai Politik adalah sesuatu yang menjadi kenyataan objektif sebagai alat negara untuk usaha penundukan dan penguasaan selain militer. Tapi, bukankah partai politik alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Begitu kata mereka. Tapi yang kita lihat dalam prakteknya apa? Bukankah, anggota-anggota dewan di legislatif yang semuanya adalah kader partai akhirnya berselingkuh mesra dengan eksekutif yang membagi-bagi kekayaan milik rakyat. Kalau ada anggota dewan yang berani menentang praktek sesat itu, ia harus bersiap-siap ditendang ke luar sistem itu. Lihat saja, sekarang ini di luar gaji rutin biaya makan, minum, perumahan dan bahkan uang untuk berselingkuh dengan pelacur di hotel rasa-rasanya juga harus dibiayai oleh negara. Sungguh memiriskan!

Tapi sebenarnya problem ini bukan terutama pada manusia-manusianya, melainkan pada struktur yang membentuk si manusia itu. Kita juga harus jujur mengatakan bahwa masih banyak manusia setengah lurus yang berkeinginan memperjuangan hak-hak hidup rakyat melalui partai. Tapi karena partai akhirnya hanya menjadi alat negara yang sentralistik dan hegemonistik untuk penundukkan maka si manusia yang bercita-cita mulia itu harus kalah juga. Partai yang menjadi alat itu pada dasarnya selalu memaksa diri untuk menjadi tujuan. Apa mungkin kita bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, kalau menjadi caleg saja kita harus menyetor uang jutaan rupiah kepada partai? Atau, apa bisa kita bicara mengangkat derajat hidup rakyat daerah dan desa, sementara partai-partai kita orientasinya masih Jakarta? Mana mungkin kita berjuang untuk menegakkan HAM sementara Ketua Umum atau Pendiri partai kita pelanggar HAM dan fasis. Mana mungkin kita memperjuangkan hidup damai untuk semua rakyat Indonesia kalau partai kita bercita-cita ingin menguasai negara ini dengan ideologinya yang eksklusif. Apalagi kalau ide kita untuk memperbaiki negara ini dengan sistem federal, sementara sekarang ini tidak boleh ada partai yang memiliki visi dan misi itu.

Ramlan Surbakti (http://www.knaw.nl/indonesia/) sebenarnya telah coba mengindentifikasi sekurang-kurangnya ada tiga kelemahan utama secara internal dan eksternal Partai Politik di Indonesia, yaitu: (1) ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan partai lain; (2) secara internal organisasi partai kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai daripada suatu organisme yang hidup sebagai gerakan anggota; (3) secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Akhirnya memang, partai yang berteriak-teriak memperjuangkan rakyat daerah dan desa hanyalah ilusi politik saja. Kecuali, kalau ada kader partai yang menjadi caleg, yang berani menghadapi resiko dan penuh komitmen memperjuangkan hak-hak hidup rakyat desa. Kalau ada caleg begitu, dia yang kita harus dorong bahkan pilih nanti. Tapi sayang, dari ratusan atau bahkan ribuan caleg yang ada di daerah kita ini, hanya satu dua orang yang begitu. Dan kalau ada caleg semacam itu, rakyat mestinya mengawal dia agar tidak jatuh dalam godaan kaya dan berkuasa sendiri, dan perkuat dia menghadapi dominasi partai yang sering berlebihan.

Kampus Fak. Teologi UKIT (YPTK) Tomohon,

Jumat, 5 September 2008

LARA:

2008-09-17T04:21:00.000-07:00

Cerpen Daniel Laligis

"Pergi....pergi...pergi..................

Pergilah Lara,

Air mata sudah kering, semata memandangi kisah tanah kita yang tergadai

Tabung bencimu di negeri seberang"

AKU MEMANGGIL DIA LARA, SEPERTI IA MENYEBUT DIRINYA. Lara baru dari sungai. Tergopoh-gopoh ia memasuki ruang berbatas tiang-tiang bambu berlantai tanah sambil menggendong bungkusan kain yang berisi kain juga. “Kamu habis nyuci pakaian Lara?

Lara tidak menjawab hanya mengangguk. Ia menunduk di perapian, merapatkan kayu bakar sambil meniup-niup mengundang api menyala kembali. Tangan perempuan muda itu cekatan meminggirkan bara yang sudah mulai mengabu. Air yang ia masak sudah mendidih, uap mengepul dari belalai ceret aluminium. Ia merapatkan belanga yang berisi nasi ke dekat api, demikian juga belanga tanah berisi lauk sisa semalam.

Ini kebiasaan Lara saban pagi. Pergi ke pancuran di hulu kuala untuk nyuci dan mandi, sambil membiarkan api menyala di perapian mendidihkan air minum dan memanaskan penganan. Semua dalam perhitungan yang sudah terbiasa ia lakukan. Tangan tak pernah diam. Selepas membenah perapian, Lara mengambil cucian yang tadi lalu menjemurnya di belukar keras yang membatasi ladang dengan kaki gunung. Aku menajamkan pisau dan parang sambil memandangi Lara. Mataku tak lepas dari geliat tubuh perempuan yang sudah empat purnama hidup seatap dengan aku.

Hari ini aku bangun agak siang karena semalam terlalu banyak minum saguer asang di rumah Ukung. Iya, tadi malam aku ingat, bicaraku dengan nada tinggi memperingatkan warga Wanua bahwa hutan sudah dipatok untuk proyek dari pusat, dan kita di Wanua tidak tahu apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku pemilik negara ini di hutan itu. Nanti malam masih ada pertemuan lagi di rumah Ukung. Semua laki-laki dewasa warga Wanua diundang. Aku berharap Lara tidak ke sana membantu istri Ukung membagi-bagi kue dan minuman pada peserta rapat. Bila Lara ke sana, rasanya kelaki-lakianku musnah karena aku selalu dicemoh. “Yang baru kawin tidak usah repot-repot ikut rapat, apalagi malam-malam begini...., pulang saja dan langsung tidur biar cepat dapat keturunan.” Oceh inilah yang membuat aku tidak tahan.

Pagi ini ketika ocehan itu mengiang di telinga, aku jadi ingin tidur lagi. Lara masih bergerak-gerak di belukar menebar jemuran, aku membasuh diri dengan air di tempayan lalu kembali bilik pondok di bagian atas menunggu Lara yang sebentar lagi datang untuk menukar pakaiannya yang basah.

* * * * * * *

LADANG SETEKTEK PENINGGALAN MENDIANG ORANG TUA ADALAH JUGA HALAMAN RUMAH KAMI. Aku sengaja membiarkan rumpun bambu dan empat batang klutuk tumbuh di dekat pondok, agar walau angin menderas pondok tetap kokoh. Pondok dibuat agak tinggi, agar dari sana boleh mengintai jalan dan siapa saja yang lewat.

Di ladang ini, di sana-sini kutanami cabe, kunyit, jahe, seledri, kemangi, jagung, dan ketela. Sereh dan talas tumbuh liar di antara rumpun bambu dan di batas-batas ladang, meliar hingga masuk ke pelosok hutan. Panen tak kenal musim. Kemarin aku dan Lara ke kota membawa sekeranjang cabe dan sekitar empat ratus ikat sereh yang dipadu daun kunyit dan daun limau dan kemangi. Bumbu campur ini harganya seribu per ikat. Hasil yang lumayan, apalagi sekarang harga cabe lagi bagus. Kami membawa pulang beberapa lembar pakaian dan uang sebagai ganti jualan hasil ladang.

Tapi, itu sudah silam. Tahun kemarin memang masih lebih baik nasibnya dari hari ini. Aku lebih banyak mengurusi politik di kampung. Semenjak masuk proyek yang katanya ingin menghutankan kembali tanah adat di Wanua, kami lebih banyak berkumpul dan membahas strategi. Waktu banyak sekali yang disita kegiatan itu. Walau dapat uang ketika berkumpul, namun ladang sudah mulai terbiar. Bagaimana aku bisa bangun subuh, sering kami berdiskusi hingga lewat tengah malam. Lara juga ikut berdiskusi, ia malah sekarang sudah berani memprotes jika aku minta tolong untuk mencuci pakaianku. “Kamu juga punya tangan, tangan Lara cuma dua!” Ketus sekali ia sekarang, ia terlihat tidak bernafsu melihat aku, ia malah jadi genit sekali jika mandor proyek datang ke Wanua.

* * * * * * *

SUDAH TIGA BAIT KUNYANYIKAN LANTUN DONCI MAENGKET. Berharap Lara dapat mengingat kenangan sewaktu pacaran. Harum rimba di mana kami berkejaran memacu hari, seakan kembali dalam inspirasiku. Terbayang air menetes satu-satu ketika embun baru dijilati sinar fajar dan aku mengintip Lara menyeruak dari pondok orangtuanya di ujung Wanua. Lara yang mungil empat tahun silam begitu menggemaskan, pun hingga hari ini. Bila ia datang ke pancuran untuk menimbah air atau mandi aku selalu menyempatkan diri untuk menggodanya. Lara....Lara....

“Tongkoran ne wene wailan lakerreeeee, .............koko luri si timeka moooooo.....” Aku melantun donci maengket lebih keras. Saguer asang satu kokok, hampir tandas di ceret plastik.

Lara sudah memutuskan untuk pergi. Semalaman aku membujuk Lara supaya ia memberikan kesempatan di mana aku boleh hidup bersama dengan dirinya. Bersama lagi mengusahakan ladang setetek. Menanam cabe, kunyit, jahe, seledri, kemangi, jagung, dan ketela.

Aku mengulang hayalanku beberapa tahun silam dengan Lara. “Kita akan membangun Wanua. Di tanah ini, kita akan berketurunan dan menjadikan tanah ini sebagai berkat bagi keturunan kita. Setidaknya biarlah kemarin pergi Lara.”

“Tidak! ......Lara perempuan merdeka. Lara juga punya cita-cita bagi tanah ini. Lara harus keluar dari Wanua. Lara akan mencari uang yang banyak dan entah kapan kembali ke sini, Lara belum tahu pasti. Lara akan mengingat semua kenangan.” Lara berbicara seperti singa betina yang lapar. Lara tak tertahan. Pergi....pergi........pergilah!

Minahasa, Januari 07

Sebuah Sikap Bagi Tangan Tengadah

2008-09-17T04:17:00.000-07:00

Oleh: Daniel Kaligis

TELAPAK masih menadah. Ada juga tangan-tangan yang mengisyaratkan rela terus memberi. Pada sebuah pedoman yang terdiam jutaan ketika menyebut, “bila tangan kanan memberi, janganlah tangan kiri mengetahuinya”. Tetapi, pemberian yang selalu disebut-sebut sekarang ini adalah sesuatu yang dimaklumi dan supaya diketahui banyak manusia, apalagi ketika dipublikasikan media masssa. Dan memberi yang saat ini sudah membuka sejumlah keresahan, bahkan ada yang terkapar sebelum harapan terkabul.

Saya coba mengutip berita yang disiarkan via layar kaca, demikian juga apa yang dikumandangkan berbagai suratkabar. belumkah hal ini membuat kita tersadar? “Korban tewas pada peristiwa pembagian zakat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (15/9), terus bertambah.” Karena seperti itu pula kabar kemarin menjadi gunda dan diumbar berlebihan. Tanda-tanda darah serupa bendera ditera sebagai peringatan, dan mereka yang bertugas mencari tahu sebab-sebab, memberi kesimpulan sementara terhadap alasan-alasan kematian. Sejauh ini, belum ada pasal-pasal belum dikenakan pada peran berlebihan, selain menyalahkan keadaan.

Takala anda melihat dalam soal yang kemarin itu, menurut anda, siapa yang harusnya jadi penanggungjawab utama dalam eskalasi antara si pemberi dan si penerima? Antara yang punya dan yang hampa? Atau kita akan menyalahkan situasi ketika acara sudah berujung dan sisanya adalah keteledoran yang harus dimaafkan dan dilupakan? Sekarang hanya murung menunggu kejadian berikutnya, bila senyum sudah dipaksakan bagi keraguan-keraguan yang berlanjut. Di sini kita melihat kemunafikan berjalan, berkeliling ke segala tempat, memamerkan tiap senti di tubuhnya yang boleh merampok perhatian.

Ini mungkin salah satu sebab. Menurut IMF, mungkin saja resesi ekonomi dunia itu terjadi apabila pertumbuhan ekonomi global rata-rata berada di bawah 3 persen. Tahun silam, lembaga itu mencatat pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 4,9 persen dan diperkirakan melemah menjadi 3,7 persen dan angka revisi baru dari prediksi sebelumnya 4,1 persen yang katanya dapat tercapai pada tahun ini.

Tudung berita, sekelit peristiwa yang jadi catatan sejarah usang adalah kenangan pahit yang masih akan berulang di lain hari. Mendaur resah yang silih berganti di setiap zaman dan peradaban, dan jadi sandungan bagi mereka yang belum berpengalaman dan kurang pengertian. Setelah kejadian ini, ada pertanyaan mendesak namun hanya dapat dijawab hati.

Bagaimana mengurai segala sebab yang sementara dilahap hari ini? “DPR dan MPR hanya simbol belaka. Berita seputar gizi buruk, nasi aking, orangtua mengajak keluarga bunuh diri akibat tekanan ekonomi yang sangat berat tidak pernah bisa menyentuh nalar dan nurani DPR-MPR yang telah terbentengi oleh tembok materialisme. Bukan dampak kenaikan harga BBM yang mereka diagnosa-analisa secara lebih seksama dan menyeluruh bagi kehidupan ratusan juta warga negara, melainkan menuntut kenaikan gaji dan tunjangan mereka sendiri. Memang beginilah nasib republik munafik. Rezim Orba ternyata bukan satu-satunya rezim bobrok di Indonesia karena selama rezim Orba memerintah Indonesia masih bisa berswasembada beras dan tidak terjadi rutinitas antrian minyak tanah. Runtuhnya Orba dulu ternyata memunculkan rezim yang tak kalah rakus dan bengisnya. 100 tahun Kebangkitan Nasional menjelma Kebangkrutan Nasional. Kebangkrutan mentalitas penyelenggara negara hingga seluruh pelosok ruang di republik munafik ini, dan bagaimana dengan rakyat yang telah memilih mereka melalui pesta demokrasi dengan konvoi kendaraan berbahan bakar gratis dan nasi bungkus? Itulah kini yang menjadi tuaian sebagian rakyat yang menjadi simpatisan partai dan capres dengan kampanye berbahan bakar gratis itu.” Sambungan dari kutipan itu ada di paragraf selanjutnya.

Seberapa yang boleh kita beri, janganlah dengan berat hati dan keterpaksaan, agar tingkap-tingkap langit tetap terbuka. Ada yang bersuara setelah menatap realita hari ini dan boleh beroleh sedikit pengertian. Ini sedikit kutipannya yang kritis tentang sebab-sebab kemiskinan. “Pakar harta, pengusaha kelas paus, lembaga kehartaan, lembaga sosial, departemen kekayaan, dan lain-lain pun bisa mahir berbusa-busa bila bicara soal definisi miskin, dan strategi jitu menaklukkan kemiskinan. Data-data valid, teori-teori ampuh, bukti-bukti sahih di luar negeri bahkan ayat-ayat sakti kitab suci pun dipakai sebagai elemen materi pembicaraan, baik dalam skala warung kopi maupun ballroom hotel bintang sejuta di ibukota negara bahkan di ibukota luar negara.” Dan hari ini kemiskinan itu terus saja ditelanjangi. Maka, ia berujar lebih lanjut. “Selama ini angka kemiskinan – yang dikeluarkan lembaga manapun – merupakan angka yang sama sekali jauh dari realitas. Entah secara kriteria, validitas, maupun rekayasa yang keterlaluan. Dan kemiskinan di Indonesia seringkali hanya menjadi semacam obyek mati-kurang gizi yang seenak perut dapat dicabik-cabik di mimbar-mimbar atau seminar-seminar, lantas ditendang langsung ke tong sampah.” Itulah kata-kata Wahono dalam republik munafik.

Segulung soal tentang pemberian. Coba berkaca pada bantuan langsung tunai yang sudah jadi candu kemiskinan dan ketergantungan. Berapa banyak lagi program yang akan kita semai di ladang rakyat dan membekas di otak sebagai kepasrahan? Bait-bait ini hadir untuk kembali menegaskan sebuah sikap yang akan bersahabat dengan siapa saja yang masih bernurani dan sudah memberi sepenuh hati bagi musnahnya kemelaratan dan tumbuhnya kerja keras.(*)

Negara Gagal

2008-09-08T20:54:00.003-07:00

Benni E. Matindas*

Menyusul peristiwa rusuh massa yang menimpa para mahasiswa sebuah sekolah tinggi theologi di Jakarta Timur belum lama ini, sebuah stasiun televisi memasukkan warta itu dalam rubrik tetapnya berupa interaksi dengan pemirsa yang memilih sendiri berita yang ingin ditayangkan ulang. Telepon berdering. Dan suara seorang perempuan terdengar memberi salam. Ia seorang ibu, tinggal di Bogor.

Menanggapi peristiwa di STT Setia Arastamar itu, dan peristiwa-peristiwa sejenis yang nyaris rutin, misalnya seorang Camat yang ikut dengan massa yang menuntut penutupan sebuah gereja, si ibu menyimpulkan: “Negara ini sudah gagal!”

Tak ada yang lebih telak, tepat, utama, dan penting, daripada simpulan demikian dalam menanggapi fakta menjadi rutinnya perlakuan tak adil atas kaum minoritas.

Kita sama tahu raison d’etre atau that’s why adanya Negara yang dijelaskan Hobbes dan kemudian disempurnakan oleh banyak pemikir lain termasuk Sumual: Setiap manusia dilahirkan dengan hak asasi; termasuk hak mempertahankan hidupnya dan miliknya dari serangan orang lain. Tapi usaha pertahanan diri itu tak boleh sepenuhnya diserahkan kepada warga, karena demi menjamin keberhasilan pertahanan tersebut setiap orang akan saling curiga, menyerang lebih dulu, membangun kekuasaan sendiri-sendiri tanpa batas, atau mengusahakan bala bantuan sebanyaknya dari luar. Dan itu niscaya menjurus pada bellum omnium contra omnes — perang semua melawan semua. Maka, semua warga itu mengadakan kontrak untuk membentuk satu badan pemegang kekuasaan bersama — yakni Negara — dan memilih pemerintah serta organ lain buat menyelenggarakan negara itu. Fungsi negara yang utama dan minimal adalah menjaga keamanan warga beserta hak-hak mereka, dan harus adil agar kekuasaan itu tak dimanfaatkan kelompok warga lainnya untuk hanya menguntungkan keamanan pihak mereka. Karenanya, negara harus dinilai gagal bila fungsi minimal — keamanan dan keadilan — itu kenyataannya tak tertangani.

Sampai di situ, di tataran konsep, siapapun (termasuk ibu penelepon tadi) setujuan. Tetapi praktiknya yang selalu jadi lain itu semestinya menyadarkan siapapun bahwasanya ada tataran konseptual yang lain lagi, yang selama ini mengarahkan praktikal aktual.

Lain? Ya, misalnya, di tataran “iman”. Di sini ada “perintah agama” yang, walau bertentangan dengan keharusan menjaga keamanan dan keadilan, dinilai “harus ditunaikan”. Amanat agama melampaui harkat hukum negara maupun negara itu sendiri. Dan penghayatan iman serta pengamalannya yang seperti ini bukan saja dalam satu agama tertentu di wilayah negara tertentu. Juga tak hanya di masa tertentu, seperti penyalahgunaan kekuasaan gereja untuk menebar teror dan ketidakadilan di sepanjang Zaman Pertengahan, atau Afghanistan di masa rezim Taliban. Para penganut Budhisme di Thailand dan Srilanka menyesak kaum minoritas Islam dan Hindu. Para penganut Yudaisme di Israel, pada hari Sabath, memukuli orang-orang di jalan yang tidak pergi ke sinagoge. Sejumlah orang Hindu di India berlomba membunuh warga Muslim dan membakar masjid.

Masalah ini hanya dapat selesai secara tuntas bila masyarakat telah mencapai taraf kecerdasan memadai. Lebih cerdas dalam beragama. Lebih tahu mana wujud takwa yang utama di mata Allah, yakni meneladani sifat-sifatNya yang rahmani dan rahimi. Bukan mengutamakan lain-lain berdasar bermacam tafsir manusia. Rahmani dan rahimi, pengasih dan penyayang. Jauh dari laku kekerasan dan ketidakadilan.

Untuk mencapai taraf kecerdasan memadai itu pun adalah fungsi negara. Bukan fungsi minimal, melainkan fungsi ideal — yang seharusnya sudah beres, mengingat kebudayaan homo sapiens ini sudah menggauli negara dan agama selama beribu tahun. Fungsi ideal ini — yang dirumuskan lewat bermacam kata-kata oleh Plato, Al-Farabi, Martin Luther dan Rousseau — masih gagal diperankan negara. Tepatnya: bangsa. Bangsa-bangsa.

Warga bangsa belum pernah berhasil mengajukan konsep negara yang sebenarnya — yang antaranya mengenai fungsi minimal sampai fungsi ideal Negara — sehingga tak pernah bisa mencapai kondisi ideal itu. Yang kendati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa — melalui International Covenan on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR) — sebetulnya sudah pula diabsahkan sebagai kewajiban minimal suatu negara.

Negara harus menjadi lokomotif dari apa yang oleh UUD 45 dirumus “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Termasuk di dalamnya: kehidupan beragama yang cerdas. Lebih mampu mensistematisir ajaran agama — jelas mana inti dan mana implementasi berdasar kondisi situasional, kultural, historis — sehingga lebih ajeg, konsisten, menumbuhkan takwa. Dengan demikian, sebagai inti dan dasar, agama tetap bisa diposisikan pada harkat lebih tinggi di atas hukum dan negara, dan secara ajeg serta konsisten. Dengan kecerdasan pun maka setiap insan dapat mencapai kemajuan puncak tanpa harus meluncur ke sekularisme dan hambar imannya.

Beragama secara lebih cerdas, dan seterusnya membina agama yang mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya.

*) Benni E.Matindas,

penulis buku “Negara Sebenarnya”,

dosen filsafat.

Dusta di Energi yang Tak Lagi Milik Kita

2008-08-26T19:26:00.001-07:00

Oleh Daniel Kaligis

KEMELARATAN energi dalam kabar di media tiga dimensi, disebut sebagai upaya untuk mengikuti trend harga energi di tingkat dunia dan keinginan untuk menyetarakannya dengan harga yang berlaku di negara kita. Walau kini harga minyak dunia lagi turun, namun, itulah, kabar kita kemarin menyinggung harga elpiji yang terus meroket. Beberapa bulan silam, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, ketika menerima utusan khusus perdagangan dan investasi kerajaan Inggris, Pangeran Andrew, di Istana Wapres, Jakarta, menyampaikan bahwa harga gas yang diminta harus mengikuti fluktuasi harga gas dunia. Inilah yang terus disadur media untuk membenarkan kenaikan harga yang terjadi di mana-mana.

Energi sering terbuang percuma, kenyataan yang bergelut bersama nasib jutaan orang miskin di seluruh dunia. Alasan yang selalu disodor terlampau jauh dari kenyataan dan sudah sangat miring membelokkan soal tentang kemelaratan yang bersumber dari sistem. Sudah kita ketahui yang mana tata kelola bahan mineral Indonesia masih carut marut. Dari mulai penetapan perusahaan pengelola yang sebagian besar perusahaan asing, kontrak kerja yang tidak adil dan cendrung merugikan negara kita, penetapan harga gas yang tidak sesuai dengan harga gas dunia, kebijakan ekpor gas yang berlebihan, dan kebijakan Undang-Undang Migas yang merugikan Indonesia.

Namun, coba perhatikan apa sebenarnya yang dilakukan di negeri ini dengan cadangan energi yang tersisa di perut bumi kita. Ekspor gas Indonesia berdasarkan jenis pada 2002, berupa LNG sebesar 1.656.472 MSCF (66,12 persen), LPG 2.474 MSCF(0,10 persen), pipanisasi ke Singapura 82.619 MSCF (3,30 persen) dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri. Nilai ekspor LNG pada 2002 mencapai US$5,595 miliar, kontrak ekspor LNG Indonesia periode 1999-2007 mencapai 29,46 miliar metrik ton, realisasi ekspor hingga kini 3,51 metrik ton. Data 2002 menyebutkan, 69 persen produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri dalam bentuk LNG, LPG dan distribusi gas melalui pipa (ke Singapura).

Dalam kelangkaan sumber-sumber energi dunia saat ini, baik itu kenaikan harga gas alam, kenaikan harga minyak dunia, batu bara, panas bumi dan sumber-sumber lainnya yang secara umum mengalami kenaikan luar biasa. Kita masih berada di titik lupa, padahal negara kita merupakan penghasil gas terbesar di dunia, bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidur di atas gas bumi dan panas bumi.

Ini ada sebuah contoh pembenaran dengan argumen yang terlihat berpihak rakyat. “Pemerintah akan mengizinkan penambahan investasi di Proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Namun, Pemerintah akan meminta sejumlah syarat yang lebih menguntungkan bangsa Indonesia, yaitu dengan meninjau harga gas alamnya.” Segalanya seperti bersyarat bagi mengentas melarat, tapi melarat itu tak mau juga usai. Data dari BPPT, sesungguhnya produksi gas dalam negeri lebih banyak dijual ke pasar internasional melalui mekanisme ekspor. Data ini menyebut ekspor gas yang dikemas dalam bentuk LNG menyapurata hampir seluruh produksi gas di negara kita.

Alasan yang tepat mengapa kemelaratan itu tetap bersarang di Indonesia. “Hasil produksi gas perusahaan-perusahaan gas seperti PT Arun (Aceh) dan PT Badak (Bontang). Pada 2000 lalu produksi Arun mencapai 6.706.100 metrik ton, jumlah yang diekspor mencapai 6.747.000 metrik ton. Ladang gas Badak, berproduksi mencapai 20.614.900 metrik ton pada tahun 2000. Sebagian besar produksi dialokasikan untuk kepentingan ekspor, mencapai 20.243.100 metrik ton, rata-rata produksi pada tahun-tahun berikutnya tetap bertahan sampai tahun 2008 ini. Setidaknya data 2002 menyebutkan ekspor mencapai 6.249.700 metrik ton dari total produksi ladang gas Arun yang mencapai 6.242.600 metrik ton. Sedangdkan ladang gas Badak berproduksi hingga kisaran 19.942.200 metrik ton, namun kapasitas ekspornya melampaui produksi mencapai 19.964.800 metrik ton.” (http://tim-ti-waykanan.blogspot.com).

Layaknya gudang yang maha besar, negara kita adalah gudang persoalan. Dari yang masih dalam perut, hingga mereka yang sudah dalam liang kubur masih menyisakan soal bagi yang ia tinggalkan.

Masih tentang krisis enegri. Issue yang memang lagi mengemuka dewasa ini ialah menipisnya persediaan bahan bakar fosil, tetapi, kandungan perut bumi akan terus dieksploitasi guna menjawab kebutuhan energi bagi industri dan rumah tangga.

Kwik Kian Gie, pernah membahas tentang negara kaya yang menjadi miskin kembali karena terjerumus ke dalam mental kuli yang oleh penjajah Belanda disebut mental inlander. “Mental para pengelola ekonomi sejak 1966 yang tidak mengandung keberanian sedikit pun, yang menghamba, yang ngapurancang ketika berhadapan dengan orang-orang bule. Ibu pertiwi yang perut buminya mempunyai kandungan minyak sangat besar dibanding kebutuhan nasionalnya, setelah lebih 60 tahun merdeka hanya mampu menggarap minyaknya sendiri sekitar 8 persen. Sisanya diserahkan kepada eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusahaan asing. Apa pekerjaan dan sampai seberapa jauh daya pikir para pengelola ekonomi kita sejak merdeka sampai sekarang?”

Dalam bahasannya yang bertajuk Terjajah ExxonMobil di Cepu, mantan Menteri Negara PPN dan Kepala Bappenas itu menyinggung tentang posisi tawar Indonesia di masa orde lama. “Istana Bung Karno dibanjiri para kontraktor minyak asing yang sangat berkeinginan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi di Indonesia. Bung Karno menugaskan Chairul Saleh supaya mengizinkannya hanya sangat terbatas. Putrinya, Megawati, bertanya kepada ayahnya, mengapa begitu? Jawaban Bung Karno kepada putrinya yang baru berumur 16 tahun, “Nanti kita kerjakan sendiri semuanya kalau kita sudah cukup mempunyai insinyur-insinyur sendiri.”

Kita terus mengumumkan bimbang, negara kaya. Seperti kata-kata dari surga yang mana, enegri dan segala teori kemakuran berbenturan dengan kenyataan bahwa semua sudah tergadai, dan kita tetap melarat, terusir, serta cuma punya dengkul berotak untuk menyembah ‘penguasa dunia’ yang sudah meratatanahkan segala keterampilan adat.

Kita tak mungkin membalik realita untuk kembali ke orde yang sudah berlalu itu. Namun, di masa sekarang, kita tentu layak memikirkan alternatif energi yang mampu dijangkau rakyat. Salah satu yang dapat kita buat di daerah kita yaitu bagaimana menggantikan ‘listrik yang tidak bersahabat’. Karena kebutuhan energi menjadi penting, dan manusia tak sekedar sejahtera ketika telah terpenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kecukupan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Masih ada saja kebutuhan yang menyusul ketika suatu kebutuhan terpenuhi, dan untuk itulah kiat berhemat memang sudah semestinya terus dikumandangkan, caranya yaitu pembatasan kontrak dengan asing yang hanya memanjangkan tali kemelaratan di negara ini dan di muka bumi. Dan memang sudah saatnya dan sudah sepantasnya perlu ada implementasi kebijakan yang revolusioner ke arah inovasi energi nonmigas. Ketakutan dunia selama ini yang berhembus hanya karena ada negara yang ingin menguasai energi secara monopoli, dengan demikian ia merasa layak “murka” bila ada saingannya.

KEMARAU NILAI POLITIK

2008-08-24T18:38:00.000-07:00

Kuatkan Posisi Tawar Rakyat

Oleh: Daniel Kaligis

SUDAH kita mendengar janji kekuasaan. Segelintir tanya tentang ekonomi kerakyatan yang cuma jadi bumbu politik. “Dalam tahun 2009, kebijakan dana alokasi khusus akan di-prioritaskan antara lain untuk; pertama, menunjang percepa-tan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah per-batasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal dan ter-pencil, daerah rawan banjir dan longsor; dan kedua mendorong penyediaan lapangan kerja, me-ngurangi jumlah penduduk mis-kin, serta mendorong pertum-buhan ekonomi di daerah,” kata pemimpin kita tentang kebijakan pembangunan daerah. Mimpi kesejahteraan yang sekian lama ditunggu, namun larut oleh se-jumlah persoalan, termasuk soal perpolitikan di negara ini. Rak-yat berpolitik seperti arus, me-ngikut alir dari hulu menuju laut lepas glabalisasi yang meng-hantamkan gelombang pasang yang sudah pasti tak dapat ditang-kis pilar-pilar yang tersisa di tata-ran rakyat. Politik juga sering ber-pakaian apik dan mewah, namun pernah juga berdandan semraut, pakai topeng laksana badut.

Sekian lama sistem yang kita anut menjadikan ideologi negara sebagai alat untuk mengobrak-abrik dan melumpuhkan potensi politik masyarakat sipil. Kekuatan oposisi setengah hati bermuncu-lan dari kalangan purnawirawan militer dan pengusaha. Kalangan mahasiswa dan pekerja pun me-ngorganisasi diri dalam rangka me-nentang sistem. Namun hampir semua dapat disapurata, dan membekas di sisa generasi yang gagal berpolitik dan hanya menja-di pecandu hutang, penggila dan pecandu kursi kekuasaan belaka.

Perpolitikan di wilayah rakyat da-tang bagai musim. Bila hujan, ia membanjir dan berlumpur, bahkan boleh jadi merontokkan gundukan yang sekian lama tegak tandus. Kalau kemarau tiba, ia aus dan kering. Perpolitikan menelantar-kan banyak realita dan membiar-kan banyak pesertanya jadi tum-bal, ramai dan lenggang, sepi lalu marak lagi, seperti permainan di masa kanak-kanak yang menyisa-kan malam untuk beristirahat dan berganti muka, agar boleh bangun dengan senyum dan tawa atau bermuram durja karena belum habis mimpi yang tak dimengerti.

Terminologi “koalisi” sekali waktu pernah dituduh berpotensi mengancam demokrasi, karena kepentingan rakyat bertabrakan dengan kepentingan elite partai. Padahal koalisi itu adalah keputu-san banyak orang dari beragam institusi. Namun koalisi pun pernah dikritik sebagai sesuatu yang bersifat manipulatif karena suara rakyat telah diwakilkan kepada partai politik. Perpolitikan di mana pun tempat selalu panas, dan barahnya itu dapat membakar hingga ke tataran rakyat paling kecil. Di satu ruang ia jadi misteri.

Lupakan sejenak terminologi itu. Mari masuk dan menyimak perpo-litikan lebih dalam lagi. Haryatmo-ko, seorang penulis, dalam baha-sannya pernah memuat tentang etika politik. Fenomena perpoliti-kan di mana tempat ia menggejala. Sebenarnya tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memper-luas lingkup kebebasan dan mem-bangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini mem-bantu menganalisis korelasi anta-ra tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pe-ngertian etika politik mengandung tiga tuntutan, yaitu, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, kemudian ada upaya mem-perluas lingkup kebebasan; dan membangun institusi-institusi yang adil. Tentang etika politik itu, Haryatmoko mengemukakan tiga alasan mengapa hal tersebut jadi penting dibahas. Pertama, betapa pun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi. Legiti-masi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Di sinilah letak celah di mana etika politik dapat berbicara dengan otoritas. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation, atau terusik dan protes terhadap ketidakadilan. Keberpihakan pada korban tidak akan menoleransi politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. Hal ketiga yang membuat etika politik jadi penting yaitu pertarungan kekua-saan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mem-bangkitkan kesadaran tentang perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian tidak akan terwujud bila tidak mengacu pada etika politik. Dari tiga alasan ini dapat disimpulkan yang mana etika politik tidak mungkin diabaikan begitu saja.

Ber”etika”kah perpolitikan yang lagi mengalir dan diminati banyak kalangan di negara kita? Bertanya-lah pada sejarah dan catatan yang sudah dianggap usang. Realita berbicara lain tentang perpolitikan yang sering disebut sebagai pu-nya rakyat, namun real memperda-yai dan menenggelamkan banyak keyakinan dan kreasi generasi yang masih tersisa dari kiat gasak habis para penentang. Jalan pan-jang sebuah peradaban yang runtuh dari sebuah realita tak ter-bantahkan di ranah sebuah sistem perpolitikan sebuah negara berna-ma Indonesia, di mana dalam wak-tu yang sekian lama, episode pe-nistaan rakyat dibungkus kesatu-an maya. Lalu menderas teriak ketidakadilan meremukcabikkan waktu yang digumuli sistem yang sekian lama bertahta dan men-cekramkan ketidakadilan itu.

Realita yang kita jalani dan dapat kita rasakan di negeri ini yaitu sistem yang terpusat, menguasai, dan mengontrol basis sosial, ekonomi dan politik lewat berbagai cara, lalu poranda. Sesuatu alasan untuk menemu perubahan. Na-mun, perpolitikan masih saja me-nularkan racun lama sebuah sis-tem dan masih merasuk hingga hari ini. Boleh jadi, kita butuh ke-sempatan untuk sekedar menyi-mak sistem dan memberi sedikit sanggahan, supaya kita sama-sama berproses untuk menguat-kan posisi tawar rakyat secara politik. Ada waktu cukup panjang untuk kita berpikir, merenungkan kembali, sembari menunggu ke-putusan politik terpilihnya seorang pemimpin di tahun akan datang, yang juga, secara politik, sudah pasti, ia akan menentukan posisi tawar rakyat, susah atau senang.

Penulis, Redaktur Senior SKH Swara Kita

SELINGKUH PERS, MODAL DAN KEKUASAAN

2008-08-23T04:00:00.000-07:00

Sebuah Pengkhianatan

Oleh: Denni Pinontoan,

PERS, pada mulanya lahir dari kebutuhan untuk saling tahu apa yang terjadi dan saling menukar informasi. Tanpa kepentingan berkuasa dan kaya, suatu peristiwa atau kejadian secara sengaja disebarkan berupa ca-tatan-catatan singkat. Tapi, dalam perkembangannya, ketika urusan saling tukar informasi itu ternyata berpotensi ekono-mis, maka jadilah media massa, yang kelahirannya ditandai dengan munculnya surat kabar pertama di Eropa, tepatnya di Jerman, yang bernama Aviso pa-da tahun 1609, sebagai urusan dagang. Begitu yang terjadi se-terusnya di masa awal-awal ke-lahiran media massa cetak. Media massa elektronik nanti ber-kembang jauh setelah zaman kemunculan surat kabar. Radio komersil misalnya mulai eksis tahun 1920 dan televisi komersil mulai digemari nanti setelah Perang Dunia ke-II.

Pers, yang adalah kegiatan ko-munikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet, dalam perkembangannya, ternyata memiliki potensi yang luar biasa dalam mempengaruhi publik se-cara massal dan massif. Pers mampu membuat opini publik dan mempengaruhi publik da-lam memandang dan melakukan tindakan terhadap sesuatu. Bahkan, sebuah kebohongan rezim (penguasa) yang diberita-kan secara asal-asalan oleh me-dia bisa menjadi “kebenaran” beberapa waktu lamanya bagi publik. Pers di Indonesia di za-man Orde Baru barangkali bisa membuktikan betapa kekuatan pers itu untuk dapat menjadi alat penguasa untuk mencuci otak rakyatnya. Pada wujudnya yang kini, pers sarat dengan ke-pentingan modal dan kepenti-ngan penguasa. Dengan demi-kian, berita atau informasi yang disebarluaskan oleh koran, radio, televisi maupun internet, ti-dak lagi berupa fakta yang diproduksi dalam bentuk berita untuk diketahui orang banyak. Berita, pada telah sarat dengan muatan kepentingan pemilik modal dan penguasa.

Eriyanto dalam bukunya Ana-lisis Wacana: Pengantar Ana-lisis Teks Media (Yogyakarta, LKiS: 1999) memakai paradigma kritis untuk menganalisis wa-cana yang dibentuk oleh media. Paradigma kritis ini, tidak per-tama-tama hanya melihat berita itu sebagai hasil produksi ter-akhir dari kerja jurnalistik se-buah media, tapi juga “… mene-kankan konstelasi kekuataan yang terjadi pada proses pro-duksi dan reproduksi makna.” Paradigma kritis sangat perca-ya bahwa konteks sosial, eko-nomi, politik dan budaya sangat mempengaruhi kerja produksi berita oleh sebuah media. Kare-na begitu, opini atau wacana publik yang terbentuk dari kerja jurnalistik sebuah media, dilihat sebagai proses atau usaha men-dominasi atau menghegemoni oleh kelompok dominan (kapita-lis dan penguasa) terhadap kaum lemah, yaitu rakyat.

Dengan memakai pendekatan paradigma kritis ini, kita akan tahu bahwa media massa cetak dan elektronik, bukanlah sesua-tu yang berada di ruang kosong sehingga dapat dengan muda benar-benar hadir dengan idea-lismenya. Ketika urusan jurna-listik itu adalah juga urusan dagang, maka kepentingan pe-milik modalpun akhirnya harus mendominasi kerja meliputi, produksi dan penyebarluasan berita. Pers, dewasa ini sudah menjadi institusi yang juga be-rada pada proses mencari un-tung. Maka sebagaimana hu-kum ekonomi dipraktekkan pada institusi-institusi ekonomi lainnya, begitu juga dengan perusahaan pers, bahwa ke-untungan harus diperoleh se-besarnya-besarnya melebihi pe-ngeluaran.

Sebuah perusahaan pers adalah salah satu institusi sosial di masyarakat kita yang penuh de-ngan pertentangan kelas. De-ngan demikian seorang warta-wan/reporter yang bekerja di se-buah perusahaan pers juga be-rada di dalam sebuah komunitas yang terbangun dari struktur-struktur kelas yang berbeda dan berusaha saling mendominasi. Seorang wartawan/reporter ber-ada di struktur paling bawah dalam sebuah perusahaan pers, ia tentu jauh di bawah dari pemi-lik perusahaan. Dan seorang pe-mimpin redaksi tentu sedang menjalankan apa yang diingin-kan oleh sang pemilik modal. Se-orang pemred, tentu secara struktur berada di atas beberapa orang redaktur. Dan akhirnya, wartawan yang berada di stru-ktur paling bawah dalam sebuah perusahaan pers tidak sedang bekerja (meliputi dan menulis berita) sebagaimana ia seorang yang bebas dan berdaulat pada kerjanya. Seorang wartawan dalam struktur modal seperti itu tak lebih dari seorang pesuruh untuk melayani keinginan pemi-lik modal. Dengan begitu, berita yang diliput dan ditulisnya tentu adalah berita pesanan sang pe-milik untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Berita media pun menjadi bias dari fakta yang sebenarnya.

Pers di Manado: Sebuah Contoh Kasus

Di zaman pra kemerdekaan, dan orde lama, pers terutama berfungsi sebagai alat propaganda melawan penjajah. Meski tidak independen dan objektif, tapi pers di zaman ini lebih berarti dibanding pers di zaman orde baru. Di zaman rezim Soeharto pers benar-benar di bawah tekanan penguasa. Perusahaan pers yang coba-coba kritis dan tidak sejalan dengan kebijakan politik rezim harus siap-siap dibredel. Kebebasan pers dikekang memang. Hanya dua perusahaan pers yang hidup senang waktu itu, TVRI dan RRI. Dua media inilah yang dipakai rezim untuk mencuci otak rakyatnya. Media massa cetak lainnya, tetap ada, tapi demi keselamatan diri maka harus ekstra hati-hati dalam melakukan kerja peliputan, produksi, pe-nyiaran dan penyebaran berita.

Reformasi 98 sebenarnya telah memberi angin segar bagi kebe-basan pers. Salah satu buah dari reformasi adalah terjaminnya kebebasan pers untuk bisa berfungsi sebagai alat kontrol, alat pendidikan dan alat hiburan.

Namun, seperti kuda yang lepas dari kandangnya setelah lama dikurung, pers di zaman refor-masi agaknya harus mengalami euforia menikmati kebebasan yang lama dirindu itu. Berbagai macam perusahaan pers, televisi, radio, surat kabar pun bermun-culan. Tapi, sayang karena kebe-basan ini rupanya datang tiba-tiba sehingga tanpa persiapan yang matang, baik kualitas sumberdaya manusia, perangkat kelembagaan yang lain maupun paradigmanya, maka pers kemu-dian jatuh dijalur komersialisasi. Bebas dari kontrol rezim, eh terjebak pada nafsu kaya pemilik modal.

Sejumlah televisi swasta yang hingga sekarang telah menjadi akrab dengan publik kita, beberapa di antaranya adalah milik pemilik modal yang juga punya kepentingan dengan kekuasaan. Yang lainnya, meski murni sebagai pengusaha, tapi karena itulah yang sehingga berita atau informasi yang disebarluaskan kepada publik sangat komersil sifatnya. Dan, televisi swasta nasional tersebut, kebanyakan sifatnya sentralistik nilai terhadap daerah-daerah yang ada di Nusantara ini.

Dalam konteks Sulut, sekitar 8 surat kabar harian eksis di tengah masyarakat. Tapi sebenarnya dari 8 surat kabar harian ini, 2 perusahaan pers besar sebenar-nya mendominasi beberapa surat kabar harian tersebut, misalnya Manado Post Grup (Grup Jawa Post) dan Komentar Grup. Bebe-rapa perusahaan pers lainnya, misalnya Swara Kita, Koran Rakyat dan terakhir hadir Media Sulut terus berjuang berkompetisi dengan dua perusahaan media lokal besar itu. Sementara media cetak tabloid sangat sulit dihi-tung, karena kadang ada, dan paling sering tidak. Tabloid sering hanya menjadi pesanan dari politisi yang berkepentingan dengan Pilkada atau Pemilu, misalnya. Media televisi, ada dua yaitu Pasific TV dan TV 5 D. Pasific TV hingga sekarang tetap mengudara, sementara TV 5 D, untuk beberapa waktu lama-nya beristirahat. Tapi, dengan adanya parabola, sejumlah televisi swasta nasional masih mendominasi penyiaran televisi di daerah ini. Sementara radio sangat banyak jumlahnya. Tapi prakteknya tetap sama dengan beberapa media lainnya, yang karena alasan ingin bertahan hidup, maka yang dilakukan adalah perselingkuhan yang mesra dengan penguasa yang banyak uangnya itu.

Sama dengan media nasional, media lokal pun di zaman refor-masi ini, kepemilikannya akhir-nya jatuh kepada pemilik modal yang juga berkepentingan de-ngan kekuasaan politik dan yang lainnya murni sebagai peng-usaha media. Pers lokal pun akhirnya tak berproses dengan idealisme persnya karena selain berada di bawah tekanan pemilik modal yang sudah tentu mencari untung, tapi juga tekanan kepentingan politik, baik dari pemilik perusahaan pers yang terkait dengan politik kekuasaan maupun dari pemerintah yang sangat berkepentingan dengan kekuatan massif pers.

Selingkuh antara pers, modal dan kekuasaan terjadi karena pers disadari memiliki potensi yang luar biasa untuk memengaruhi secara massal publik atau rakyat. Dengan begitu, pemilik modal bisa menjadikan pers alat untuk mendapatkan keuntungan, dan penguasa memerlukan pers untuk mencari popularitas dan sebagai sarana kampanye kamuflase politik.

Berikut, di era sekarang ini ketika Pilkada menjadi marak, maka urusan popularitas dan kekuasaan, kadang menjadi urusan satu dua orang politisi saja, dan orang-orang itu rata-rata punya kekayaan yang lebih. Begitupula bagi kepala daerah hasil pilsung yang akhirnya menjadikan institusi pemerin-tahan mirip perusahaan pribadi. Pemerintah daerah akhirnya membutuhkan sarana atau media untuk kampanye, pencitra-an dan penyebaran kamuflase-kamuflase politiknya.

Nah, perusahaan pers yang sejak awalnya hadir untuk mem-peroleh keuntungan melihat ini sebagai peluang yang tidak boleh disia-siakan. Maka, pada ujungnya selain berfungsi memburu dan menulis berita, wartawan atau reporter di masing-masing biro peliputan kabupaten dan kota, juga berfungsi sebagai marketer yang terbeban untuk menda-patkan iklan dari pemerintah daerah tersebut. Berita yang disiarkan atau dicetak pun bukan lagi fakta tentang penderitaan rakyat, melainkan telah berubah menjadi popularitas elit yang sarat kepentingan berkuasa.

Akibat dari proses jurnalistik yang tidak benar ini, maka yang terjadi adalah pembodohan terhadap publik secara massif. Berikut, di tengah kebodohan itu rakyat pun kehilangan daya kritisnya untuk menilai kerja para pemimpinnya. Selanjutnya, kemiskinan akan semakin lestari, penggusuran dan eksploitasi terjadi berulang, seperti ritual untuk sebuah kematian massal. Pers sekarang ini sudah kehilangan orientasinya untuk fungsi kontrol, dan pendidikan bagi usaha pencerdasan rakyat. Untuk melawan ini, kita perlu memikirkan pers alternatif yang kritis, dan berpihak kepada rakyat.

Jangan Pilih Politisi Busuk!

2008-08-23T03:47:00.000-07:00

Oleh Erny Jacob, SE

Meski Pemilu nanti akan diselenggarakan tahun depan, namun sejumlah tahapan pesta demokrasi itu telah dilaksanakan. Antaranya, pada tanggal 19 Agustus lalu, KPU dan KPUD di masing-masing daerah telah menerima nama-nama bakal calon anggota legislatif yang akan diusung oleh setiap Partai Politik untuk menjadi anggota legislatif. Ada yang menarik dalam proses pencalegkan sekarang, bahwa KPU memberikan kesempatan kepada publik untuk mengenal dan menilai bakal-bakal caleg yang didaftarkan Parpol sebelum ditetapkan di Daftar Caleg Tetap (DCT). Meski memang, kita belum tahu sejauh mana efektifitas cara ini untuk mendapatkan caleg yang pro rakyat dan bersih dari perilaku korup dan zinah. Tapi setidaknya, ini adalah pintu masuk bagi rakyat atau para pemilih untuk mengenal lebih jauh caleg yang akan dipilihnya nanti. Jangan salah pilih, sebab politisi busuk masih banyak yang berambisi untuk duduk lagi dikursi panas kantor dewan.

Siapa dan bagaimana politisi busuk itu? Kata “politisi busuk” muncul dan sempat membikin jantung deg-deggan para politisi jelek itu pada Pemilu 2004. Di Sulut, kata yang sepadan pernah digaungkan oleh sejumlah aktivis pro demokrasi adalah “Politisi Ca’Beres”. Pertama-tama kata ini menunjuk pada politisi-politisi lama yang masih berambisi maju lagi menjadi anggota dewan padahal track record-nya sebenarnya tidak layak lagi menyandang jabatan sebagai wakil rakyat. Politisi Busuk adalah mereka-mereka yang memiliki sejarah berpolitik yang jelek, korup, suka berzinah dan sudah tentu hanya ingin kaya sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat yang memilih dia dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan rakyat itu untuk kenikmatan dan kekayaan diri, keluarga dan kelompok sendiri. Tapi, ketika menjadi anggota legislatif agaknya semakin mudah, setidaknya yang penting nama sudah terdaftar dan gambar yang cantik dan ganteng bisa tercetak di kertas suara, maka politisi busuk bisa juga menunjuk pada politisi-politisi dadakan dan instan yang pernah terlibat pada kasus-kasus yang membuat dia tidak pantas menjadi wakil rakyat, misalnya selingkuh, narkoba, kekerasan rumah tangga atau luar rumah, pelaku illegal logging dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Tapi hal-hal yang saya sebut tadi sebagai ciri-ciri politisi busuk adalah antara lain dari begitu panjang daftar ciri untuk seseorang bisa disebut politisi busuk. Dan, hal-hal lain bisa ditambah sendiri oleh publik. Sebab, publiklah yang kenal dan tahu sepak terjang tetangga atau kenalannya yang tibat-tiba menjadi anggota legislatif. Tapi, satu yang pasti, politisi busuk adalah orang yang tidak pantas menjadi wakil rakyat, karena perilaku dan moral yang tidak baik.

Mencari tahu apakah seorang caleg memiliki ciri-ciri politisi busuk atau tidak sangatlah penting bagi pemilih atau rakyat pada umumnya. Sebab, hasil salah pilih pada Pemilu 2004 sudah kita lihat dan bahkan rasakan sekarang. Wakil rakyat yang terlibat seks bebas, korupsi atau menerima suap, dan wakil rakyat yang lupa diri dan tidak melakukan apa-apa terhadap, minimal daerah pemilihan, yang mencuat sekarang ini adalah bukti betapa Pemilu 2004 masih didominasi oleh para politisi busuk. Dan politisi busuk itu tidak pandang laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin tidak menjadi ukuran apakah seseorang baik atau jahat.

Tapi memang ini kompleks sifanya, bahwa rakyat kita yang sedang lapar sehingga memilih hanya karena telah mendapatkan uang dan sembako, ditambah memang demokrasi kita yang belum sehat maka jadilah demokrasi menjadi democrazy. Partai baru akan tampil dimuka publik ketika Pemilu akan digelar. Pada waktu usai Pemilu atau Pilpres mereka melupakan rakyat. Padahal salah satu fungsi Parpol adalah pendidikan politik. Tapi parpol memang sengaja tidak melaksanakan pendidikan politik. Partai takut untuk melakukan itu, sebab kalau rakyat sudah pandai berpolitik, maka rakyat pasti tidak mudah lagi akan dibodohi dengan janji manis dan uang seratus ribu rupiah atau sekilo sembako. Begitulah sehingga partisipasi politik yang ada sampai sekarang di Pilkada maupun Pemilu adalah partisipasi politik yang dimobilisasi oleh uang dan perasaan, bukan partisipasi politik secara sadar. Rakyat memang sengaja dibuat mabuk dengan uang, dan janji-janji manis, sehingga ketika dibilik suara, rakyat memilih dalam keadaan mabuk, bukan karena sadar dan rasional. Jadilah dia salah pilih!

Saatnya kita merubah motivasi dan cara kita berpartisipasi dalam Pemilu. Kita tidak mungkin ingin melihat desa atau daerah kita dalam keadaan memprihatinkan terus, hanya karena kita memilih politisi busuk: korup, pengguna narkoba dan pelaku zinah. Kalau kita sudah tahu politisi itu kerjanya cuma memikirkan uang dan tidak pernah berjuang dengan idealisme demi rakyat, kenapa kita harus memilih dia? Kalau kita sudah tahu, bahwa tetangga kita hobi berselingkuh dan dugem, kenapa kita mendukungnya? Kalau kita sudah tahu caleg itu pernah terlibat illegal logging, kenapa dia yang harus kita dukung menjadi anggota dewan? Kalau kita tidak mempertimbangkan itu, maka sama saja kita akan membiarkan gedung dewan menjadi kantornya para penjahat.

Tapi ini tidak mudah kita lakukan selagi partai-partai kita hanya mengejar kuantitas: suara dan kursi untuk mengukuhkan kekuasaanya. Sebab, kita sudah lihat sendiri, bahwa nomor urut akhirnya masih sangat menentukan seseorang bisa terpilih atau tidak. Dan, faktanya, nomor urut satu, selalu ditempati oleh pejabat partai, yang mestinya kita ragukan komitmen kerakyatannya. Yang bertengger di nomor urut satu, menurut proyeksi partai adalah orang-orang yang punya duit sehingga punya massa, dan tidak pusing apakah dia idealis, bermoral atau tidak. Sementara orang-orang yang sebenarnya masih punya komitmen dan masih bisa diharapkan, selalu berada di nomor urut paling bawah. Sebenarnya ada sejumlah parpol yang mewacanakan suara terbanyak, tapi itu ternyata berbenturan dengan aturan KPU dan Undang-undang Pemilu, sehingga rawan konflik.

Memang disadari bahwa kalau kita akhirnya berpijak pada idealisme untuk memilih politisi yang baik, maka kita akhirnya akan berada pada posisi yang dilematis. Sebab di satu pihak, pilihan kita untuk memilih politisi yang baik: prorakyat dan bermoral baik sudah sangat sulit, tapi di lain pihak, fakta bernegara sampai hari, kita masih harus dipimpin oleh orang-orang itu. Sehingga, akhirnya persoalan ini harus ditarik lagi pada sentralisme negara. Kenapa begitu? Ya, kita rakyat daerah kan hanya mematuhi apa kata Partai yang berkedudukan di Pusat, dan KPUD yang hirarkis dengan KPU di Jakarta dan dominasi negara yang dikendalikan oleh rezim.

Semua akhirnya dikembalikan pada kecerdasan kita yang tidak ingin menderita oleh kelakuan para politisi busuk untuk pinter-pinter memilih mana caleg yang baik di antara banyak caleg yang busuk. Waktu cukup panjang untuk menilai caleg-caleg mana yang terbaik di antara banyak yang sudah tidak beres.

Sayang, partai lokal masih berlaku di Aceh, belum di sini!

Penulis, aktivis LSM, Tinggal di Tomohon

MELIHAT LEBIH DEKAT KEBERADAAN

2008-08-22T06:19:00.000-07:00

(Sebuah Tinjauan Sosio Histori)

Oleh: Andre GB

Ada yang merasa sangat kenal dengan kata ini: PUNK. Ada pula yang hanya kenal sebatas kulit. Ada yang menganggap ini hanya sekedar sebuah genre musik saja. Ada pula yang melihat ini sebagai sebuah life style dari sekelompok anak muda dalam vision quest atau pencarian jati diri. Tapi, apa PUNK itu sebenarnya?

PUNK: Sejarah Yang (di)Lupa(kan)!

Psikolog brilian asal Rusia, Pavel Semenov, menyimpulkan bahwa manusia memuaskan kelaparannya akan pengetahuan dengan dua cara. Pertama, melakukan penelitian terhadap lingkungannya dan mengatur hasil penelitian tersebut secara rasional (sains). Kedua, mengatur ulang lingkungan terdekatnya dengan tujuan membuat sesuatu yang baru (seni).

Dengan definisi diatas, PUNK dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan revolusi seni budaya. Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu PUNK mirip dengan para pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyleneh, mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup, memprovokasi audiens secara terang-terangan, menggunakan para penampil (performer) berkualitas rendah dan mereorganisasi (atau mendisorganisasi) secara drastis kemapanan gaya hidup. Para penganut awal kedua aliran tersebut juga meyakini satu hal, bahwa hebohnya penampilan (appearances) harus disertai dengan hebohnya pemikiran (ideas).

PUNK juga bisa dianggap sebagai buah kekecewaan para musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan, seperti The Beatles, Rolling Stones, dan Elvis Presley. Musisi PUNK tidak memainkan nada-nada rock teknik tinggi atau lagu cinta yang menyayat hati. Sebaliknya, lagu-lagu PUNK adalah teriakan protes demonstran terhadap kejamnya dunia. Lirik lagu-lagu PUNK menceritakan rasa frustrasi, kemarahan, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum jalanan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran serta represi aparat, pemerintah dan figur penguasa terhadap rakyat. Akibatnya PUNK dicap sebagai musik Rock n’ Roll aliran kiri, sehingga sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi. Perusahaan-perusahaan rekaman pun enggan mengorbitkan mereka.

Gaya hidup ialah relatif tidak ada seorangpun memiliki gaya hidup sama dengan lainnya. Ideologi diambil dari kata "ideas" dan "logos" yang berarti buah pikiran murni dalam kehidupan. Gaya hidup dan ideologi berkembang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi maka PUNK kalisari pada saat ini mulai mengembangkan proyek "jor-joran" yaitu manfaatkan media sebelum media memanfaatkan kita. Dengan kata lain PUNK berusaha membebaskan sesuatu yang membelenggu pada zamannya masing-masing.

Kata PUNK sebenarnya telah digunakan sejak William Shakespeare menulis The Merry Wives of Windsor. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, PUNK diartikan sebagai anak muda yang masih “hijau”, tidak berpengalaman, atau tidak berarti. Bahkan lebih jauh PUNK sering diartikan dan diidentikkan sebagai orang yang ceroboh, sembrono, dan ugal-ugalan. Istilah tersebut sebetulnya kurang menggambarkan makna PUNK secara keseluruhan.

Dalam bukunya yang berjudul Philosophy of PUNK, Craig O’Hara (1999) menyebut tiga definisi PUNK. Pertama, PUNK sebagai trend remaja dalam fashion dan musik. Kedua, PUNK sebagai Sang Pemula atau pelopor yang mempunyai keberanian memberontak, memperjuangkan kebebasan dan melakukan perubahan. Terakhir, PUNK sebagai bentuk perlawanan yang “hebat” karena menciptakan musik, gaya hidup, komunitas, dan kebudayaan sendiri. Definisi pertama adalah definisi yang paling umum digambarkan khususnya oleh kalangan media. Tapi justru yang paling tidak akurat karena itu cuma menggambarkan kesan yang terlihat saja tanpa menyentuh hakekat dasar dari PUNK itu sendiri.

PUNK merupakan sub-budaya yang lahir di London, Inggris. Pada awalnya, kelompok PUNK oleh masyarakat awam agak susah dibedakan dari golongan skinhead. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. PUNK berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar, permainan yang sederhana, beat yang cepat dan menghentak.

Banyak yang menyalahartikan PUNK sebagai glue sniffer dan perusuh karena di Inggris sendiri pernah terjadi wabah penggunaan lem berbau tajam untuk mengganti bir yang tak terbeli oleh mereka. Banyak pula yang merusak citra PUNK karena banyak dari mereka yang berkeliaran di jalanan dan melakukan berbagai tindak kriminal dan mengaku diri mereka sebagai anak PUNK. Dan itu jelas adalah sebuah kesalahan.

Dari segi fashion PUNK lebih dikenal dari apa yang mereka kenakan dan tingkah laku umum mereka, seperti potongan rambut Mohawk ala suku Indian, atau dipotong ala feathercut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai dan spike, jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti kemapanan, dan berjiwa sosial,

PUNK memang sangat tersohor di dunia musik. Itu semua dimulai dengan munculnya band PUNK fenomenal sekaligus legendaris yang dikenal dengan nama SEX PISTOLS. Band yang terbentuk pada 1972 dengan nama awal The Strand sebelum kemudian merubah nama nama menjadi SEX PISTOLS di tahun 1974. Hit mereka yang paling terkenal adalah Anarchy In The U.K dan God Save The Queen. Meski sering bergonta-ganti personil, yang paling dikenang tentu saja adalah Sid Vicious, si pembetot bass. Bahkan banyak yang menganggap popularitas Sid mengalahkan Johnny Rotten sang vokalis.

Namun energi eksplosif dan kecepatan gerak PUNK lebih dari sekadar fenomena musik belaka. Ketika berbagai party atau acara musik PUNK banyak diberangus, PUNK mengeksplorasi bentuk-bentuk seni yang lain terutama seni visual. Musik hanyalah satu aspek dari gerakan PUNK. Meski tidak dapat dipungkiri, hari ini PUNK sangat terkait erat dengan musik, mode dan grafis, namun jangan lupa PUNK juga dapat dipandang sebagai penggalan penting revolusi budaya yang lebih luas, dan menemukan ekspresinya dalam berbagai bentuk kesenian. Atau bahasa mudahnya, PUNK adalah sebuah gerakan Counter Culture yang dimulai dari seni namun pada efeknya menjadi begitu sangat berpengaruh dan boleh dibilang sukses diberbagai belahan dunia.

Kedatangan PUNK di Indonesia sendiri pada awal 1980-an, awalnya digandrungi oleh golongan menengah-atas dari beberapa kota-kota besar di Indonesia, sebagai bentuk snobisme mereka. Sebagian besar mereka mengetahui tentang subkultur PUNK dari kaset-kaset yang beredar di kalangan terbatas, disamping dari terbitan majalah-majalah musik luar negeri yang dibawa remaja yang berlatar belakang keluarga makmur (karena boom minyak) yang berkesempatan bersekolah di Eropa atau Amerika.

Pada saat itu, PUNK boleh dibilang adalah jawaban atas berbagai krisis kepercayaan anak-anak muda terhadap bentuk nyata kegagalan nilai-nilai konservatif dan feodalis yang berusaha terus dipertahankan baik oleh orang tua, maupun lingkungan sekitar. PUNK menjadi ruang bebas untuk mengekspresikan berbagai tekanan psikologis di rumah, dalam pergaulan, di sekolah, dan terutama sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tak terjawabkan di lembaga-lembaga agama.

Dekade pertengahan 1990 boleh dibilang merupakan fenomena mewabahnya musik underground di Indonesia. Pada 1997 bersamaan dengan gejolak politk, PUNK di Indonesia juga tak tinggal diam dan mulai terjun di kancah politik, sembari tetap dengan ketat menjaga prinsip-prinsip dasar Anarkisme yang melekat sebagai arian ideologi. Di berbagai kesempatan pada masa itu, PUNK membawa isu-isu politik, kekuasaan, militer, dan globalisasi dalam hampir konser/gigs underground yang mereka gagas. Dan PUNK yang hadir dengan kesederhanaan, mengusung musikalitas yang tak ribet, dengan lirik-lirik lugas di tengah-tengah gelora eufimisme bahasa Indonesia yang mengalami birokratisasi. Lirik-lirik lagu mereka menggunakan bahasa yang langsung, ringan, tidak merayakan metafora yang kelam seperti era psikodelik rock.

Awal tahun 2000, subkultur PUNK menjadi sebuah gerakan yang merasuk sampai desa, kampung atau dusun di pojok pelosok Indonesia. Beberapa scene PUNK di kota-kota kabupaten di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan sekarang secara berkala membuat gigs, yang digeber band-band PUNK lokal. Band PUNK yang terkenal di INDONESIA adalah MARJINAL (dahulu bernama ANTI-ABRI, kemudian dirubah lagi menjadi Anti-Militari terakhir menjadi Marjinal) dan Bunga Hitam.

Etos kerja mereka yang dipadatkan dalam semboyan Do It Yourself (DIY) terutama mencuat pada 1990-an, ketika terjadi percampuran antara aksi protes (sebagai aksi politik langsung) dengan kegiatan pesta (aksi perayaan, festival). Budaya ini menyerukan gerakan counter culture atau underground di Amerika pada 1960-an, di mana politik dan pesta berbaur dan dipraktikkan menjadi ekonomi koperasi, pemanfaatan teknologi digital dan teknologi komunikasi untuk tujuan-tujuan masyarakat bebas, dan komitmen terhadap teknologi alternatif. Mengembangkan sikap mandiri, independen, termasuk dalam hal memproduksi kebutuhan-kebutuhan estetis sekaligus kontekstual mengangkat aspirasi masyarakat luas : musik, wood cut, fotografi, zine, fashion, rajah tubuh, aksesoris, buku dan komik.

Berbekal etika DIY, beberapa komunitas PUNK di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang bahkan di Manado sendiri telah, sedang dan akan merintis usaha rekaman dan distribusi terbatas. Mereka membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang lazim disebut distribution outlet yang disingkat distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesori, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik (piercing) dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi PUNK, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi’s, Adidas, Nike, Calvin Klein dan barang bermerek baik dalam maupun luar negeri.

Kehadiran komunitas PUNK di Manado boleh dibilang erat kaitannya dengan gejolak politik penggulingan diktator Orde Baru, Soeharto. Awalnya mereka adalah mahasiswa-mahasiswa berpikiran kritis dalam kampus yang terlibat aktif tidak hanya demonstrasi di jalanan, tapi juga pengorganisiran masyarakat pekerja (baca: buruh dan tani) yang pada masa itu merasakan akibat langsung penderitaan dan penindasan rezim militer Soeharto. Berkumpul dan melakukan berbagai varian aksi sebagai bentuk kampanye penyadaran kepada masyarakat. Haluan ideologi mereka adalah Anarkisme. Sebuah paham yang memang sejak awal telah lekat dan menjadi salah satu nilai plus dari gerakan PUNK itu sendiri.

Tapi kemudian ketika PEMILU 1999, mereka dengan tegas menarik garis batas pembeda dengan gerakan mahasiswa lain yang sudah terlanjur terkooptasi dengan berbagai kepentingan partai (rezim organisasi) baru yang memang bertumbuh subur pada saat itu. Kekecewaan muncul karena pada akhirnya gerakan mereka ditunggangi oleh kepentingan sayap kiri lain yang bercita-cita merebut kekuasaan. Perbedaan ini tak boleh dilepaskan dari konteks landasan ideologi PUNK yang seara umum menganggap segala bentuk organisasi legal, negara, partai dan perebutan kekuasaan oleh satu oligarkhi terhadap oligarkhi lain adalah sebab ketertidasan masyarakat. PUNK dan Anarkisme melihat bahwa segala bentuk penguasaan manusia terhadap manusia lain dalam topeng apapun tetaplah sebuah perbudakan. Cita-cita luhur PUNK yang mendambakan kemerdekaan manusia (secara individu maupun komune) adalah tidak mungkin jika ditambatkan pada kepercayaan terhadap negara.

PUNK dan ANARKISME

Kegagalan Reaganomic dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam di tahun 1980-an turut memanaskan suhu dunia PUNK pada saat itu. Band-band PUNK gelombang kedua (1980-1984), seperti CRASS, CONFLICT, dan DISCHARGE dari Inggris, The EX dan BGK dari Belanda, MDC dan Dead Kennedys dari Amerika telah mengubah kaum PUNK menjadi pemendam jiwa pemberontak (rebellious thinkers) daripada sekadar pemuja rock n’ roll. Ideologi Anarkisme yang pernah diusung oleh band-band PUNK gelombang pertama (1972-1978), antara lain SEX PISTOLS dan The Clash, kemudian disadari sebagai satu-satunya pilihan bagi mereka yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap otoritas negara, masyarakat, maupun industri musik.

Di Indonesia, istilah Anarki, Anarkis atau Anarkisme sering disalahkaprahkan kemudian digunakan oleh media massa untuk menyebut dan menyatakan suatu tindakan perusakan, perkelahian atau kekerasan massal. Padahal Anarkisme yang dicetuskan antara lain oleh William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon dan Mikahil Bakunin, Anarkisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara, dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. (sebagai pembanding, baca esai saya tentang Anarkisme di www.sastra-nanusa.blogspot.com, “Menjadi Anarkis Bukanlah Sebuah Kesalahan”dan “Menghancurkan Negara, Membangun Kebudayaan” serta esei Greenhill Weol di www.sastra-minahasa.blogspot.com, Kembali Ke Jalan Yang Benar: Mari Menjadi Anarkis”. Lihat juga berbagai sumber pendukung lain di www.anarcho-maesa.blogspot.com).

Dalam pandangan kaum Anarkis, Negara menetapkan pemberlakuan hukum dan peraturan yang sering kali bersifat pemaksaan, sehingga membatasi warga negara untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kaum Anarkis berkeyakinan bila dominasi negara atas rakyat terhapuskan, hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia akan berkembang dengan sendirinya. Rakyat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa campur tangan negara.

Kaum PUNK memaknai Anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, Anarkisme berarti tanpa aturan pengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai keinginan mereka. PUNK etika semacam inilah yang lazim disebut DIY (do it yourself/lakukan sendiri). Keterlibatan kaum PUNK dalam ideologi Anarkisme ini akhirnya memberikan warna baru dalam ideologi Anarkisme itu sendiri, karena PUNK memiliki ke-khasan tersendiri dalam gerakannya. Gerakan PUNK yang mengusung Anarkisme sebagai ideologi lazim lebih dikenal sebagai gerakan Anarko PUNK. Atau dengan kata lain, gerakan PUNK adalah bagian kecil dari gerakan besar Anarkisme, sedang tidak semua gerakan Anarkisme ditempuh lewat jalur PUNK.

PUNK sendiri dalam pandangan kaum Anarkis (baca: Anarcho) yang lain adalah sayap libertarian dari paham besar Anarkisme. Meski ada beberapa gelintir anarcho individualis yang tak menyukai metode gerakan yang dilakukan oleh PUNK, tapi harus diakui bahwa PUNK terbukti mampu membawa Anarkisme sampai ketitik yang paling sederhana tanpa kerumitan-kerumitan filsafat yang sebelumnya melekat. PUNK membuat Anarkisme bisa diterima banyak orang, khususnya anak-anak muda. Menjadi lebih populer dari sekedar terkekang dalam teks ataupun oral. Penggunaan inisial A besar (sebagai kependekan dari Anarkisme) dalam rima kehidupan PUNK adalah bukti erat bahwa landasan Anarkisme adalah satu-satunya landasan dasar pembangunan komune-komune dengan prinsip egaliter.

Menjamurnya komune-komune PUNK yang tersebar di berbagai tempat adalah sebuah akibat langsung merosotnya kepercayaan anak-anak muda terhadap organisasi negara, institusi agama, dan berbagai perangkat sistem lain yang diciptakan untuk memberangus ekspresi spontan yang adalah sifat dasar manusia (baca Michael Foccault, The Birth of Prison). Kegagalan dogma dan hukum legal yang tidak adil, degradasi moral yang terjadi bahkan sampai di agama (yang me-Lembaga) sebagai akibat kepercayaan terhadap sistem dominan saat ini (baca: neoliberalisme). Dan kebutuhan agar kemudian sorga yang hanya terus dijanjikan oleh agama selama ini harus menjadi realitas dalam kehidupan. Dominasi manusia terhadap manusia lain harus dihapuskan. Kebebasan individu sebagai integral hidup harus dikembalikan.

Penulis adalah Sastrawan, Pemimpin Redaksi Mawale: Jurnal Sastra Manado

Kebangkitan Nasional atau Kebangkrutan Nasional

2008-08-20T21:40:00.000-07:00

Oleh : Daniel A Kaligis

Kita masih di sini, meramu kata bagi rasa, mata yang membaca dalam kantuk yang tertahan, karena takut itu sudah beralasan, jangan-jangan "kesalahan" diberitakan sebagai "kebenaran", naif kata ejakulasi dan orgasme lupa tersalur, berita yang menghentar banyak tanya tentang mereka yang sudah duduk di kursi empuk dan menjadi lupa diri untuk meresapi sendiri. Bagaimana kebangkitan itu?

Mungkin saja berdiri dan jalan-jalan. Atau ia ada di alam sesudah kematian, lalu bangkit dan menjadi hantu-hantu penasaran. Alinea mula ini mungkin lebih tepat bagi perfilman dan pesinetronan kita yang dipenuhi dengan hantu-hantu, badut yang kocak, pada beberapa waktu terakhir ini marak, sehingga kita menyebutnya "bangkit dari kubur".

Hanya pembuka sebuah kenangan, lupakan saja ratusan tahun masa ketika kita dijajah. Cerita kebangkitan nasional yang kontroversial. Ada yang menyebut 20 Mei 1908 tak pantas sebagai hari kebangkitan nasional sebab organisasi yang mengusung nasionalisme di zaman itu, tokoh-tokoh yang berdiri di balik pergerakan itu adalah Vritmejselareen alias pro penjajah.

Berseberangan dengan pandangan itu, ada yang menganggap 20 Mei 1908 sebagai tonggak di mana bangkitnya semangat untuk bersatu sebagai bangsa-bangsa yang terjajah untuk sadar memperjuangkan kemerdekaan, dampak politik etis yang menderas sejak Multatuli.

Kini! Jangan tanya berapa hutang luar negeri kita yang sudah memaksakan kemiskinan semakin mengental. Jangan tanya good govenance yang sudah disinyalir sebagai sebuah pesanan yang juga akan mencabut subsidi rakyat sehingga ketergantungan kaum kecil itu boleh di-drive negara. Kritik pedas tentang negeri ini adalah ketika penerapan sistem kapitalisme sudah merajai dan kita masih mengelak dengan berbagai argumen sambil terlena pada sistem yang hanya mengarah pada konsentrasi kekayaan dan kemakmuran, sambil menumbuhsuburkan marginalisasi, penegasian dan mengerasnya perbedaan kaya dan miskin.

Tapi, dalam kondisi yang ada saat ini kita hanya dapat melihat "kebangkrutan nasional". Demo ada di mana-mana meneriakkan kemiskinan dan daya beli yang sudah ambruk. Perekonomian rakyat yang jadi wacana di mana-mana cuma semir berbalut program yang tak kena sasaran. Merdu suara bantuan langsung tunai kembali berdendang untuk kenaikan yang jelas-jelas tidak berimbang. Rakyat bisa bikin apa di situasi yang semakin resah ini?

"Kita layak belajar dari pengalaman sejarah". Ini cerita saya dengan seorang hukum tua di salah satu wanua di Minahasa Tenggara, kemarin siang. Temmy Naray nama hukum tua itu. Ia mendera pengalaman sejarah. The Great Depression yang terjadi pada awal 1928 di Amerika Serikat dan puncaknya terjadi pada 29 Oktober 1929 dengan pemicu market crash yang dikenang sebagai Black Tuesday.

Layaknya sebuah negara Adidaya, bila Amerika Serikat terpelanting, dunia pun ikut terjungkal dalam lumpur krisis. "Amerika Serikat pernah mengalami krisis yang hebat, tapi ia tak menghentikan pembangunan," urai Naray bersemangat ketika saya mengatakan apa yang disebut Agus Poputra, pakar ekonomi Unsrat di media tiga dimensi beberapa malam silam, bahwa, menunda pembangunan adalah inefisiensi.

Inilah yang membuka wawasan kita dari pengalaman krisis di tahun 30-an itu, yang mana Amerika Serikat justru membuka banyak lapangan pekerjaan. Subsidi diubah menjadi proyek padat karya dan rakyat terus bekerja memutar perekonomian dan pembangunan. Ketika badai krisis berlalu, infrastruktur sudah siap, dan mereka melaju lagi dengan langkah tegap.

Tak layakkah pengalaman ini dicontoh pemerintah kita? Sudah terbukti bantuan langsung tunai dan berbagai pengaman sosial di periode yang sudah lewat bukanlah salah satu solusi yang tepat bagi rakyat miskin di Indonesia. Ada gunanya memang, tapi ada yang hanya jadi pulsa handphone, ada yang menguap percuma. Itulah sehingga kita punya ide untuk 'mencontek' apa yang dilakukan

Amerika Serikat di masa lampau itu. Gantinya memberikan bantuan langsung tunai yang tak jelas arah dan juntrungannya, mengapa pemerintah tak membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi banyak tenaga produktif yang sementara ini menganggur.

"Proyek padat karya musti diperbanyak, bila masuk di akal, mesin digantikan dengan tenaga manusia," tegas Naray. Betul! Setuju! Karena bila dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, usai badai krisis ini, bila lapangan kerja dibuka maka pembangunan di negeri kita mudah-mudahan sudah mengalami kemajuan pesat. Krisis yang berguna sebagai pembangkit semangat.

Segala teori lagi menghantui dengan wacana. Kita hanya terbelalak dan kaget pada kemajuan negeri seberang yang berlipat ganda, kemudian kita tertarik untuk jalan-jalan ke sana untuk cari pengalaman? Wah, ini memang sudah menjadi sesuatu yang hebat di negeri kita ini. Proyek jalan-jalan yang makan biaya. "Berbagai kunjungan bila lewat dengan sirene pasti iring-iringannya banyak. Padahal yang 'penting' di situ hanya satu dua orang saja." Di tengah meroketnya harga BBM, kondisi jalan-jalan seperti itu masih saja marak!

Pengalaman krisis di negara Paman Sam seperti ditulis Aprilian Hermawan, seorang wartawan Bisnis Indonesia yang mana negara-negara korban resesi adalah mereka yang tergantung dengan industri berat. "Ekspor bahan baku pada perdagangan internasional menurun tajam. Sektor konstruksi mandek di banyak negara. Industri sektor primer: pertanian, pertambangan dan pengangkutan menderita paling parah. Permintaan anjlok dengan sedikit alternatif pengalihan pekerjaan sehingga pengangguran meluas.

Ekspor Amerika Serikat merosot dari US$5,2 miliar pada 1929 menjadi US$1,7 miliar pada 1993. Harga komoditas pertanian seperti gandum, kapas, dan tembakau turun. Petani pun ikut merugi. Kondisi seperti inilah yang sudah dikhawatirkan Alan Greenspan, mantan Chairperson Federal Reserve, jauh sebelum peringatan IMF muncul. Perlambatan ekonomi global akibat meluasnya krisis kredit subprime mortgage, tingginya harga minyak dan risiko resesi di Amerika Serikat menjadi faktor utama yang memberi peluang terjadinya peristiwa seperti depresi besar. Faktor lain yang perlu dicermati adalah kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas pangan.

Berbeda dengan era resesi, di mana harga komoditas cenderung menurun, kenaikan harga bahan pangan membuat tekanan inflasi sehingga menjadi faktor tersendiri yang perlu diwaspadai, tidak terkecuali buat Indonesia," urai Hermawan.

Beda masa, beda waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itu benar-benar saya sadari. Namun, saya berharap krisis di negeri tercinta ini segera berakhir. Kita niscaya bangkit, bukan karena kenangan sejarah kebangkitan nasional, tapi dengan kerja keras yang disusun strategis dan terencana berdasarkan skala prioritas.

Demikian pula, kita boleh berangan-angan, semoga pemerintah berada pada posisi menentukan pilihan-pilihan prioritas dengan kebijakan yang benar-benar membuat rakyat bangkit dari tidur panjang "kemalasan" karena sistem yang mendesak punahnya partisipasi rakyat. Bila tidak, bersiaplah untuk kebangkrutan nasional yang berkelanjutan.

Indonesia diantara Pertarungan: Kapitalisme vs Komunisme

2008-08-20T21:38:00.000-07:00

Oleh: Veldy R Umbas SE

Perseteruan besar antar kedua paham ini memang telah mengakar sejak dicanangkanya manifesto kumunis oleh Marx. Paham yang telah mencanangkan perlawanan revolusioner terhap borjouis dan pemilik kapital, dengan melihat perkakas produksi sebagai kesetaraan dari sikap sama rata dari

para proletariat. Negara yang mengakomodasi ini telibat dalam gerakan revolusioner guna memangkas overproduksi borjuis dalam bingkai kesetaraan tersebut. Namun seperti ungkapan Marx; Im not a marxis itupun telah membuat wacana marxisme bergerak sesuai tipikal cultural. Lenin dengan gayanya, Trotsky dengan kekhasannya, lalu radikalis Polpot mencoreng sosial demokratnya Alande di Chili.

Mungkin ketidak kokohnya pahamnya itu, yang tidak secara lengkap dimanifes kedalam kultur sehingga Aidit lalu memulai gerakan refolusionernya di Indonesia. Tapi amburadulnya komunis Indonesia justru diduga telah dimanfaatkan oleh Kapitalis melalui agen CIA memporak-porandakan idialisme komunis. Akhirnya jutaan orang korban, baikyang benar-benar komunis, maupun yang ternoda berakhir pada pedang terhunus penentang-penentang komunisme.

Tahun 965 dan 1966 adalah sejarah paling berdarah sepanjang perjalanan bernegara di Indonesia. Moh Hatta yang notabene beraliran sosialis memang sepertinya terjebak dalam dunia marxis yang memang paradoks ketika itu. Disatu sisi tekanan terhadap munculnya sistim ekonomi

rakyat basis Islam seperti PSII dan Masyumi telah memberi nuansa baru perebutan klas proletar di Indonesia. Seperti juga Tan Malaka yang terjepit diantara dialektik marxis dan realita sosial kultural masyarakat Indonesia. Tapi Bung Karno yang lebih demokrat memang tak mau ambil resiko lalu kemudian memancang slogan NASAKOM adalah kombinasi kekuatan interklas dan spirit perjuangan Indonesia ketika itu yang sangat mendapat celaan internasional, karena kasus Malaysia dan Papua.

Disintegrasi disinyalir dihembuskan oleh kapitalis barat yang memang marah terhadap Sukarno yang senang berkiblat ke Moskow dan RRC. Gerjakan PRRI/Permesta semakin kuat menghentak Jakarta sebagai pengambil kebijakan. Sementara grilya radikalis NII semakin menusuk jantung Jakarta.

Semuanya karena Jakarta dituduh telah dikukung oleh lingkaran orang-orangnya Aidit. Lalu seperti bisik-bisik itu-karena fakta yang sebenarnya belum terungkap, kup dengan sandi dewan jenderal itu dirancang untuk menggulingkan pemerintahan Sukarno, dengan mengkambinghitamkan partai komunis yang dituduh membunuhi para jenderal (dewan Jendral itu). Sukarno jatuh, tak lama setelah angkatan darat menguasai Jakarta. Segera setelah itu, kapitalis kemudian menjadi panglima di Indonesia.

Hanya karena persoalan idiologi, kembali AS yang sadar akan kekurangan Indonesia, pembangunan kropos, pembangunan yang lebih kepada proyek-proyek long term return dengan kapitalisasi yang besar, maka hadirlah George Soros, seorang Yahudi Amerika yang menjadi striker dengan tajam menikam lambung ekonomi Indonesia. Dan krisis moneter berakibat pada jatuhnya Soeharto pada Mei 1997. Alasannya sederhana, Madeline Albrigh bahkan waktu itu sinis mengatakan bahwa, kok hanya seorang Soros bisa menjatuhkan Ekonomi suatu bangsa yang besar. Tapi ucapan Madeline itu

telah diawali dengan kekesalannya terhadap usulan Menristek Habibie agar pembelian pesawat F16. Tapi Rudi, demikian dirinya akrab dipanggil, setelah berkuasa telah membuat kesalahan yang juga dinilai AS sebagai bentuk penghianatannya. Rudi tidak secara tulus menjalankan jajak pendapat

di Timor-Timur. Buktinya, Rudi tidak bisa menghalangi para milisi dan TNI melakukan kejahatan kemanusian yang besar di sana. Ungkap salah seorang senator yang dikenal sangat kritis kepada Indonesia. Kini Gus Dur pun tengah mengambil langkah berani. Setelah aplaus panjang yang dinikmatinya saat memberikan pidato didepan para pimpinan negara PBB awal september lalu, tapi kecaman keburuh datang. Dan kali ini tampaknya Gus Dur tampil dengan NASASOS. Nasionalisme, Agama, dan Sosialis. Kata Harry Singh, sekjen Aliansi Nasional (gabungan 11 partai nasionalis). Apakah nasibnya bakal hancur seperti Nasakomnya Sukarno? Who knows.***

Bencana Ekologis, Negara dan Masyarakat

2008-08-17T18:53:00.000-07:00

Oleh Subronto Aji*

Sungguh malang benar tanah Nusantara belakangan ini. Sungguh sedih dan sengsara nasib rakyatnya yang terus menjadi tumbal malapetaka besar tanpa memiliki jeda untuk sejenak merenung dan berbenah. Setidaknya untuk tahun 2006 ini, belum lagi habis derita gempa Jogjakarta, menyusul banjir di Sinjai, Sulawesi. Belum lagi kering, banjir datang menghajar Sulut dan Gorontalo. Belum habis semua itu direkonstruksi, pecah lagi gempa dan tsunami di pantai Pangandaran. Ditengah panik Pangandaran di Jawa Barat, Banten dihajar lagi dengan gempa karena pergeseran lempengan Australia.Wajah-wajah duka, panik, dan ketakutan hadir lagi memenuhi benak lewat halaman utama (headlines) surat kabar dan berita utama semua stasiun televisi.

Menghadapi daya ledak ekologis bumi, tsunami yang ditandai dengan pergeseran lempengan dibawah laut, gempa bumi, air bah yang mengalir deras, manusia praktis tak bisa melakukan apa-apa selain menyelamatkan apa saja yang mungkin. Dalam tekanan daya ledak (bencana) bumi yang seolah berkala, segenap kita penghuni gugusan Nusantara justru mengalami ketidakpastian dan kekhawatiran, karena tak cukupnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Ketidakpastian, kekhawatiran dan ketakutan yang menghantui makin diperkuat dengan ‘kelambanan politis (negara)’ dalam teknologi mendeteksi, rekonstruksi paska bencana maupun mengevakuasi korban daya ledak ekologis. Bukankah segenap kita disini juga Papua tidak tahu kapan lempeng dibawah dibawah titik hunian kita akan bergeser atau bertumbukan?. Kita bahkan ‘mesti siap mati sewaktu-waktu !!’, kata Romo Budi Purnomo.

Bencana Ekologis, Negara dan Masyarakat Sipil.

Dari situasi bencana ekologis yang tampak mulai berlangsung berkala dan periodik, terutama sejak tsunami besar mematikan 250.000 jiwa di Aceh dan Nias dua tahun silam, kita bisa melacak itu hingga bencana gempa dan tsunami yang terjadi sejak tahun 1992 di Flores-NTT dengan korban 2.080 jiwa (Aloys Budi Purnomo, Negeri Gempa dan Tsunami, Kompas, 20/7/2006). Dalam gejala ‘bencana periodik’ menjadi penting untuk memikirkan pelibatan sumberdaya yang memungkinkan meminimalisasi situasi bencana dan paska bencana. Dua sumberdaya utama itu adalah institusi negara dan masyarakat sipil yang memiliki peran besar didalam setiap ledakan bencana ekologis dimana pun.

Pertama, dalam ranah negara, ketika kekuasaan adalah basis pengendalian kebijakan yang effektif, jelas terlihat kegagalan negara menyiapkan instrumen perlindungan dan keamanan warganya terhadap daya ledak bencana ekologis.

Dalam pada itu, yang bisa disebutkan sebagai instrumen perlindungan dan keamanan warga terhadap bencana, bukanlah mengalokasikan anggaran nanti ketika jatuh korban ratusan ribu jiwa, tetapi terutama penyiapan infrastruktur deteksi darimana bencana datang menjemput. Terkait dengan tsunami, sejauh ini, pemerintah baru memasang sistem deteksi dini (early warning system) dipantai Sumatera. Ketika tsunami mengamuk lagi dipantai selatan Jawa baru pemerintah lewat Menko Kesra Aburizal Bakrie berjanji akan memasang diseluruh titik rawan, seperti halnya Sulawesi dan Papua (Kompas 20/7/2006). Kata Aburizal Bakrie, pemerintah berjanji dalam tiga tahun kita sudah memasang sistem deteksi dini seluruh titik rawan.

Pernyataan aparatur negara seperti ini, lewat corong kementerian terkait, bukankah menunjukan pemerintah belum juga memprioritaskan ‘bencana ekologis’ sebagai agenda politik mendesak ?. Tampaknya dalam pemaknaan aparatur negara bencana akan menjadi prioritas ketika jumlah jiwa yang menjadi tumbal sudah ribuan dan saat bersamaan pendanaan dalam jumlah banyak dibutuhkan secepatnya. Kebijakan aparatur negara terus saja bersifat tambal sulam ditengah korban yang makin tak terbilang lagi.

Bukan apa-apa, dalam kasus pendanaan bagi korban bencana ekologis, budget besar adalah kemutlakan dan darurat. Sementara itu rakyat korban mesti bergulat dengan derita dan penanganan terbatas pemerintah propinsi, pendanaan pemerintah pusat mesti menunggu pembahasan dengan DPR. Ketika disalurkan mesti melalui rantai korupsi pula. Bisa dikatakan setiap tiba bencana ekologis setiap itu pula mesti ada rapat penyiapan budget-nya juga kemungkinan dikorupsi nantinya. Terlepas dari itu, dalam gaya penanganan bencana pemerintah kita, mesti ada negoisasi utang baru atau setidaknya ada anggaran kementrian yang dipotong.

Masalahnya bukan sebatas pada mekanisme atau prosedur pendanaan korban bencana yang kadang terlambat tiba, masalah dasarnya adalah pemerintah tak memiliki visi makro dan strategis atas bencana ekologis karena, sekali lagi, bencana ekologis memang bukan prioritas kebijakan. Ironisnya bencana ekologis justru datang dengan banyak rupa dan dengan interval waktu yang relatif pendek.

Jika terus saja berulang bencana dan berulang juga jatuh korban (jiwa dan materi) yang banyak elit negara dapat di justifikasi gagal. Justifikasi itu sah-sah saja mengingat dalam negaralah kekuasaan memungkinkan mobilisasi segenap sumberdaya, bukan hanya budget, tetapi juga mobilisasi ilmuwan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

Kedua, ada kecenderungan peran masyarakat sipil (organisasi-organisasi sosial) akan makin diuji mengelola energi dalam melewati bencana beruntun. Dapat cenderung menurun mengambil bagian, pada situasi terlibat langsung mengevakuasi atau menyalurkan bantuan dari tempat-tempat diluar bencana. Ataupun dapat menjadi lebih kuat membangun kanopi solidaritas terhadap sesama anak negeri.

Bencana ekologis yang datang bertubi-tubi seolah tak memberi jeda untuk rekonstruksi melebihi kapasitas emosional dan material organisasi-organisasi sosial. Selain itu titik ledak bencana yang sporadis juga menyulitkan untuk mempersiapkan diri. Ada dua kecenderungan dalam ledakan berentetan bencana, yang satu dengan asumsi bahwa bencana membawa sisi positif dan yang kedua justru akibat sebaliknya.

Pertama, ledakan bencana akan memberi efek penguatan solidaritas lintas anak negeri, dan yang kedua, justru secara negatif melahirkan ‘kejenuhan empati dan fatalisme sosial’ kelompok-kelompok sipil terhadap alam dan korban itu sendiri.

Yang pertama sudah terlalu sering diulas, mari melihat yang kedua. Kejenuhan empati dimungkinkan karena ledakan bencana sudah terlalu sering hadir, mulai dari banjir badang, tsunami, dan gempa bumi, dengan membawa korban yang banyak. Secara fungsi-organisasional, organisasi-organisasi sosial jelas memiliki kapasitas kerja dan daya pelibatan yang terbatas, apakah terlibat dalam pengevakuasian korban atau sebatas menggalang dana bantuan bagi korban. Bukan tidak mungkin kehadiran bencana ekologis yang terlalu sering dapat memberi efek pembiasaan dan fatalisme saat mana negara juga gagal memberi perlindungan ekologis.

Setidak-tidaknya bagi mereka yang secara sukarela turun ke jalan-jalan mengumpulkan bantuan dari warga yang juga sukarela memberi bantuan juga akan berfikir bolak-balik. Tidak setiap saat orang memiliki kesiapan memberikan bantuan, bahkan dalam kategori paling minimalis sekalipun. Sudah banyak model-model penggalangan dana dilakukan, mulai dari kelas ‘penggalangan yang elitis’ layaknya stasiun televisi dengan menjejalkan artis-artis ibukota. Maupun model kelas gembel : membawa kotak-kota, mementaskan teater pas-pasan, dan menyuarakan keprihatinan di jalan, mall, dan pertokoan. Lantas kurang apalagi untuk menggali dana?. Tetapi bencana terus hadir, dan bukan tak mungkin, fatalisme sudah menjangkiti dan meluas perlahan ditengah masyarakat sipil. Orang perlahan kehabisan energi, kehilangan kreatifitas, dan mulai membiasakan diri ‘menikmati’ korban dan bencana sebatas informasi, selingan rutinitas kerjaan dengan televisi atau surat kabar.

Sebaliknya, bagi mereka yang terus bertahan, dalam kepungan bencana ekologis kita dipaksa untuk terus me-rocovery struktur dan energi empati hingga batas-batas melampaui kemanusiaan dan, barangkali, menjadi sekuat malaikat. Tapi saya justru sangsi itu bisa bertahan lama, bukankah hidup dalam krisis model Indonesia adalah pertarungan eksistensial yang sangat keras tiap harinya. Dan celakanya bukan semata menghadapi bencana ekologis?. Tetapi juga kemungkinan menghadapi ‘bencana politis dan bencana ekonomis’ yang bisa menjemput sewaktu-waktu karena inti elit nasional kita yang rapuh dan bermental petualang tak bermoral?.

Semoga aparatur negara cepat tersadarkan menyiapkan desain keamanan ekologis warganya dan berhenti berjanji diatas derita korban. Dan semoga Tuhan cepat membawa kita secepatnya keluar dari malapetaka ini. Sudah terlalu banyak air mata, sudah terlalu banyak anak-anak yang pergi tanpa menikmati indahnya pertumbuhan hidup. Tinggal pada-Nya kita bersandar ketika seluruh yang duniawi adalah kehampaan yang menyiksa, bukan ?!!. Walau begitu BENCANA BUKAN TAKDIR saudaraku !!.

* Wakil Sekjend PB PMII

Dan Revolusi Budaya Itupun Masih Berlanjut

2008-08-17T18:43:00.000-07:00

Catatan singkat aktifitas Mawale Movement

Oleh: Andre GB*

Dunia harus paham dan pada akhirnya harus mengakui bahwa sentralisme dan homogenisasi yang sementara mereka lakukan sedang menemui kegagalannya. Pekerja-pekerja seni muda di seantero Sulawesi Utara dan Gorotanlo yang tergabung dalam Mawale Movement kemudian mampu membuktikan diri bahwa ini adalah gerakan budaya sistematik yang kemudian menyebar dan sedang merambah luas di daerah sebaran bahasa Malayu Manado yang tersebar dari Miangas (Nanusa) sampai ke (Gorontalo). Gerakan seni yang memuat kampanye-kampanye budaya yang mau tidak mau telah mengeser meski sedikit peta kebudayaan yang selama ini dalam teritori klaim orang ataupun golongan tertentu.

Dan di Manado sendiri yang kemudian secara sepihak menahbiskan diri sebagai kota yang menjadi pusat seni di Sulawesi Utara, ternyata juga ikut terseret dengan besarnya gelombang salju yang menggelinding karena kesadaran yang ternyata lebih masif meluas di daerah luar daripada Manado sendiri. Jujur, yang lebih banyak bertambah dan meluas di Manado adalah berdirinya puluhan mall-mal baru di sepanjang sisiran pantai Boulevard dan makin banyaknya kemiskinan mewabah akibat kesenjangan sosial, kebijakan politik yang tidak memihak, sistem ekonomi yang kini terbukti gagal, demokrasi yang ternyata di kemudian hari bukanlah jawaban mendasar dari berbagai masalah ini dan kesalahan analisa dan pembacaan peta budaya oleh orang-orang yang mengaku paham dan mengerti benar tentang masalah kebudayaan itu sendiri.
Ruang apresiasi seni juga tak kunjung membaik karena pada kenyataannya, selain gagalnya institusi/lembaga kesenian bentukan negara tak lepas dari kegagalan secara proses kreatif inovatif dari para pekerja seni “tua” yang berada di Manado. Berbagai ruang kreasi kemudian dibelenggu dengan semangat kompetisi/perlombaan yang lebih menekankan pada menang kalah, bukan pada nilai positif eksperimental, nilai revolusioner atau proses menuju penciptaan hasil kreatif di kancah seni. Berbagai kejuaraan dan lomba diadakan dengan jumlah peserta yang makin banyak namun ternyata tak diiringi peningkatan kualitas kesenian itu sendiri. Festival yang kemudian kehilangan makna sejatinya sebagai pesta seni terlanjur diperkosa oleh pemaknaan destruktif dari kelangan-kalangan yang sok tahu dan konservatif yang salah kaprah dalam teori maupun praktek keseniannya.

Berbagai lomba dan kejuaraan dibidang kesenian telah silih berganti diadakan. Namun ekses positif dengan meningkatnya iklim apresiasi masyarakat terhadap seni itu justru makin mundur ratusan tahun kebelakang. Belum juga ditambah dengan penyakit akut para pekerja seni yang terlanjur terkooptasi dengan semangat komersialisasi dan akumulasi. Seni kemudian dijadikan komoditi untuk mencari keuntungan lipat berganda dan meninggalkan landasan sejati dari hadirnya sebuah kesenian. Sungguh ironis ketika begitu banyak lomba-lomba kesenian yang berlangsung, namun jumlah pekerja seni semakin menipis. Yang makin marak justru adalah para pekerja seni dadakan. Banyak kelompok seni dadakan, tahunan, ataupun kelompok seni proyek. Kalaupun masih ada pekerja seni yang bertahan dari gempuran ini, kebanyakan justru gagap dengan perkembangan dan inovasi karena tak mempunyai kebesaran hati untuk mengakui bahwa dialektika seni di Sulawesi Utara terdesak mundur jauh kebelakang.

Sekarang, banyak pekerja seni yang akhirnya tidak mampu mempertahankan diri dan memilih perkerjaan sambilan, entah sebagai makelar politik, ataupun makelar kesenian itu sendiri. Dari segi material karya, masyarakat yang telah dihadapkan dengan sistem penerbitan mayor yang elitis, akumulatif, menindas dan anti humanisasi ikut dihajar dengan kesombongan pekerja seni yang membangun kastil-kastil megahnya, namun tak mampu sekedar memberi sekerat roti kepada orang yang kehilangan arah.

Gerakan Sastra Malayu Manado yang adalah anak kandung dari gerakan counter culture Mawale Movement telah membuktikan bahwa segala kemungkinan itu belum mati. Kemajuan tetaplah sebuah keniscayaan. Terakhir adalah berdirinya sebuah sanggar seni bernama Bukit Berbunga di kelurahan Lewet Amurang di kbaupaten Minahasa Selatan. Dan ini belum akhir. Tanggal 14 telah diluncurkan sebuah buku kumpulan puisi berbahasa Malayu Manado berjudul Jongen Spoken karya Chandra Dengah Rooroh yang berasal dari desa Treman Minahasa Utara. Kemudian disambung di bulan ini masih ada pementasan musikalisasi puisi dengan tiga genre sekaligus (blues, hip-rock, dan reggae) tanggal 16 Agustus di Aula Tunas Karya Tomohon. Lalu tanggal 24 Agustus akan ada peluncuran buku berjudul Mimpi Anak Negeri karya Altje Wantania di Tondano kabupaten Minahasa. Itu hanya agenda bulan Agustus saja. Beberapa waktu yang lalu, 4 orang pekerja seni Mawale Movement (Huruwaty Manengkey, Patricia Picauly, Andy dan Dean Kalalo) berangkat ke Jambi untuk mengikuti perhelatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS). Dan masih banyak lagi kegiatan yang telah berlangsung di waktu-waktu yang lalu.

Dan tidak hanya dengan membukukan karya sebagai solusi tunggal mempublikasikan karya. Lewat dunia maya/cyber, di situs Sastra Manado (sastramanado.co.nr), Sastra Minahasa (sastra-minahasa.blogspot.com), Sastra Gorontalo (sastra-hulondalo.blogspot.com), Pinawetengan Muda (pinawetengan-muda.blogspot.com) dan masih ada lagi berbagai galery karya pribadi dari beberapa orang (yang bisa anda lihat link-nya di blog-blog di atas) hampir semua karya-karya sastra dipublikasikan kepada dunia. Pengunjung yang datang dan mengunjungi situs dan berbagai blog inipun tak hanya datang dari Sulut-Gorontalo saja, tapi dari berbagai belahan dunia. Mawale Moement membangun sendiri jaring-jaring kesenian dengan semangat kemandirian. Membuktikan bahwa usaha serius dan konsisten pasti akan membuahkan hasil.

Yang saya tuliskan bukan untuk menyombongkan diri. Tidak. Ini hanya upaya kecil untuk memberikan ruang apresiasi kepada semua orang muda yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangan materi dari kantong pribadi hanya agar kesenian di Sulawesi Utara dan Gorontalo tak surut. Kerja-kerja dengan nafas kebersamaan yang berlangsung dalam kesadaran bersama, bukan karena paksaan. Karena kami yakin bahwa membangun kesenian secara tulus adalah sebuah jalan lain membangun kebudayaan. Lagipula yang kami lakukan hanyalah sebuah invesatasi kecil untuk hari esok. Yang jelas, kami telah memulai dan masih terus bergerak tanpa menutup diri. Kami percaya bahwa tanggung jawab membangun peradaban adalah tanggung jawab bersama. Dan dengan semangat IDENTITAS, KREATIFITAS, KONTEMPORERITAS, kami akan terus mendorong maju kereta Mawale Movement sejauh mungkin. Dan karena kami berbuat meski minimal, maka akan sangat wajar jika kami berteriak : SO TORANG NO TU BAROL!!!

*Penulis adalah sastrawan, Pemred MAWALE: Jurnal Sastra Manado